Archive for October, 2013


Rapat Koordinasi dan Petunjuk Teknis Uji LFJ di Prov. Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu dan Lampung

Palembang, 7 – 8 Oktober 2013

???????????????????????????????

Sehubungan dengan perlunya koordinasi antar instansi dan pemahaman mengenai pelaksanaan Laik Fungsi Jalan TA 2013, serta pengarahan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan TA 2013, Bidang Perencanaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III mengadakan acara Rapat Koordinasi dan Petunjuk Teknis Uji LFJ di Prov. Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu dan Lampung. Acara ini merupakan kali ke dua yang telah diselenggarakan oleh Bidang Perencanaan BBPJN III yang sebelumnya diadakan pada tahun 2013 yang lalu. Sesuai dengan Permen PU No. 11 bahwa Uji Laik Fungsi Jalan ini akan selesai dalam dua tahun yaitu tahun 2012 hingga 2013 ini. Acara ini dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan BBPJN III Ir. Syarkowi, M.Sc, dihadiri oleh Kepala Sub Direktorat, dari Kepolisian, Dinas Perhubungan serta para anggota Tim Uji Laik Fungsi Jalan Tahun 2013.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

??????????????????????????????? lfj13-4

Landasan hukum tentang Uji Laik Fungsi Jalan ini adalah Undang – Undang Jalan yang pada pasal 30 menyebutkan masalah jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, di lapangan masih banyak hal – hal yang mungkin masih perlu diperhatikan dalam keselamatan jalan ini. Ruas Jalan Nasional di wilayah BBPJN III ada 3.897,29 KM yang tersebar di empat provinsi (Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung), pada tahun 2012 yang lalu Bidang Perencanaan BBPJN III telah melaksanakan Uji laik Fungsi Jalan sebanyak 2.000 KM, dari panjang tersebut didapatkan status jalan yang Laik Bersyarat belum ada yang Laik, untuk tahun 2013 ini akan diselesaikan dari sisa panjang ruas Jalan Nasional di wilayah BBPJN III. Pada thun 2013 ini ada beberapa perpindahan personil Tim Uji Laik Fungsi Jalan baik dari unsur BBPJN III, Kepolisian maupun Dinas Perhubungan yang sebelumnya telah ditunjuk. Dalam pelaksanaan baik di tahun 2012 maupun 2013 masih banyak kekurangan sehingga melalui acara ini diharapkan pada tahun 2014 dilakukan monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan Uji Laik Fungsi Jalan ini.Dalam acara ini juga diadakan pelatihan simulasi Uji Laik Fungsi Jalan yang bertempat di Ruas Jalan Akses Bandara.

Dengan Uji Laik Fungsi Jalan ini diharapkan dapat menurunkan angka fatalitas kecelakaan di jalan hingga 50 %.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Advertisements

Rapat Kelayakan Teknis Desain TA. 2014 di Lingkup Wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional

Palembang, 9 – 10 Oktober 2013

??????????????????????????????? desain2
Dalam rangka persiapan Pelelangan Pekerjaan TA.2014 kiranya perlu diadakan penilaian Kelayakan Teknis Desain  di empat Provinsi Lingkup Wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III (Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka-Belitung). Pada tanggal 9 – 10 Oktober 2013 Bidang Perencanaan BBPJN III mengadakan acara Rapat Kelayakan Teknis Desain TA. 2014 di Lingkup Wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional yang bertempat di Hotel Maxone – Palembang. Acara ini dihadiri oleh Kasubdit Wilayah I Bapak Ahmad Sofyan Lubis, Sisdal Wilayah, Subdit Teknik Jalan dan Jembatan, Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan, para kepala seksi BBPJN III, para Satker dan PPK, para Konsultan di lingkungan BBPJN III. Pada kesempatan kali ini acara dibuka oleh oleh Kasubdit Wilayah I Bapak Ir. Ahmad Sofyan Lubis, M.Si dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III yang juga memberikan beberapa pengarahan tentang Kelayakan Teknis Desain TA. 2014 di Lingkup Wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Acara ini diadakan dengan tujuan dalam rangka pemantapan dan kesiapan desain untuk Program Tahun Anggaran 2014, sesuai Surat Edara Dirjen Bina Marga No. 04 28 Juli 2011 yang memeberitahukan agar para Satker P2JN dan Satker Fisik melakukan penajaman untuk Program Tahun Anggaran 2014 dan peningkatan mutu desain yang dalam dua hari ini (9 – 10 Oktober 2013) akan bersama sama mengevaluasi kesiapan desain serta mutunya. Penajaman Program ini juga terkait pencapaian Rencana Strategis 2010 – 2014 baik presentasi kemantapan maupun panjang – panjang   target yang sudah ditetapkan, di sisi lain juga perlu tercapainya kualitas jalan yang bermutu, handal dan berkeselamatan. Dalam acara ini dilaksanakan pencapaian kesepakatan antara Satker Fisik dan P2JN yang akan ditindaklanjuti untuk info lelang.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Banten, 10 – 11 Oktober 2013

Jafung Pranata Humas di Kementerian PU sejak dilahirkan tahun 2008, hingga saat ini yang perlu harus didorong agar berkembang. Humas sebagai ujung tombak Kementerian ke depan menghadapi tantangan lebih berat lagi, saat ini saja dengan lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diimplementasikan Mei Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

humas2

Selanjutnya berbicara tentang Kementerian PU, sebagai penerima alokasi an ggaran terbesar setelah Diknas ini juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel melalui penyebarluasan informasi yang seluas – luasnya kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Siapakah yang harus berperan dan bertanggungjawab dalam hal ini? Ya kita semua, Pimpinan dan jajaran yang ada di Kementerian PU, khususnya para Jafung Pranata Humas. Ini karena terbatasnya jumlah jabatan struktural yang ada. Inilah pentingnya dilahirkan jafung Pranata Humas sebagai  ujung tombak pendukung, pendamping pejabat struktural Humas yang ada.

Hal penting yang perlu mendapat perhatian dari pimpinan adalah bagaimana atlas dari jafung tersebut bisa memahami tugas dan fungsi dari jafung, memotivasi, mendorong serta secara konsisten agar jafung tersebut dapat berkembang dan menjadi ujung tombak di tempat jafung tersebut bertugas.

Kementerian PU melalui Pusat Komunikasi Publik yang  memiliki peran kunci dalam membina, memonitor, mengevaluasi sekaligus menjaring aparatur di lingkungan Kementerian PU yang akan berkiprah dalam jabatan fungsional pranata humas, secara berkesinambungan terus berupaya melakukan sosialisasi betapa pentingnya peran Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) mulai dari unit satminkal pusat hingga balai – balai yang tersebar di berbagai daerah. Salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas Di Lingkungan Kementerian PU yang berlangsung di Banten selama dua hari mulai tanggal 10 Oktober  hingga 11 Oktober 2013.

humas1 humas5

Sebagai ujung tombak manajemen informasi, Pejabat Fungsional Pranata Humas seyogyanya bukan sekadar mampu menyampaikan sebuah kebijakan, program atau kinerja, inovasi, melainkan juga menyampaikan latar belakang mengapa tindakan itu dilaksanakan, apa tujuannya, dan apa pentingnya bagi masyarakat. Hanya dengan cara inilah masyarakat bisa memahami, menerima, mendukung serta berperan serta aktif dalam setiap langkah yang diambil oleh pemerintah.

Perlu diketahui, Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas ini diselenggarakan untuk memperdalam pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab yang diemban Jabatan Fungsional Pranata Humas, sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya dalam mengkomunikasikan kebijakan, strategi dalam penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PU.

Berbagai permasalahan yang muncul mulai dari keterbatasan anggaran kehumasan, keterbatasan SDM, minimnya perhatian pimpinan, hingga belum adanya struktur organisasi kehumasan yang jelas, jangan sampai dijadikan penghalang melainkan pemacu semangat dalam berkarya mengelola dan menyebarluaskan informasi.

Tak dapat dipungkiri bahwa jumlah pejabat fungsional pranata humas di lingkungan Kementerian PU dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Jumlah pejabat fungsional pranata humas dari tahun 2008 sampai dengan 2010 sebanyak 33 orang. Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 20 orang. Lalu hingga September 2013 menurun menjadi hanya 8 orang pejabat fungsional pranata humas yang masih terdaftar aktif. Sementara dari 21 orang peserta Diklat Sertifikasi Pranata Humas Tingkat Ahli Tahun 2011 di Bandung, baru 1 orang yang lolos menjadi pejabat fungsional pranata humas setelah melalui tahap Sidang Jafung Pranata Humas di bulan Agustus kemarin.

humas3 humas4

Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas Di Lingkungan Kementerian PU ini dihadiri pula oleh Pejabat Esselon III dan IV terkait serta perwakilan balai – balai yang berada di Lingkungan Kementerian PU, dari catatan absensi peserta telah hadir sebanyak 45 orang.

Dalam gelaran Bimtek Jafung Humas kali ini, kami telah memilih narasumber yang memang berkompeten dibidang reformasi birokrasi serta penataan organisasi melalui Jabatan Fungsional yaitu Bapak Aba Subagja, S.Sos., MAP, selaku Kabid Standar Jabatan SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Bapak Drs. Syamsu Aidil, MM, selaku Praktisi Jafung Pranata Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu, besar kiranya harapan kami agar para peserta yang telah hadir mampu menyerap ilmu dan pengetahuan sekaligus belajar dari kedua narasumber yang kami hadirkan dalam acara ini.