Rabu, 19 Juni 2013

Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Untuk menciptakan Good Goverment maka Keterbukaan Informasi Publik merupakan aspek yang paling penting dalam membangun citra positif lembaga. Transparansi menjadi pilar iklim penilaian pemerintah. Badan publik wajib memeberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan.

Di era sekarang dimana pertukaran informasi begitu cepat, masyarakat pun semakin aktif dalam memonitor perkembangan isu terutama di sektor kepemerintahan. Maka perlu adanya sosialisasi agar informasi yang terhimpun menjadi lebih terkoordinasi. Demikian yang disampaikan oleh Ir. Syarkowi, M.Sc selaku Kepala Bidang Perencanaan BBPJN III pada acara Sosialisasi Keterbukaan

???????????????????????????????

Informasi Publik pada tanggal 17 Juni 2013 di Bangka.

Acara Sosialisasi ini dirasakan perlu karena dirasakaan saat ini masyarakat mengalami krisis kepercayaan pada pemerintah yang Indonesia. Kementrian Pekerjaan Umum sendiri, adalah lembaga yang memiliki alokasi dana ketiga ter-besar, sehingga gerak-geriknya menjadi sorotan publik. Maka dari itu dibutuhkanlah transparansi dalam informasi publik agar masyarakat mengetahui kegiatan penyelenggaran jalan yang berlangsung.

kip1

Adapun tidak semua informasi dapat diberikan kepada khalayak. Ada klasifikasi dalam informasi publik, yaitu : informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara sertamerta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Pada dasarnya ada informasi yang memang dilindungi guna kemanan dan kenyamanan masyarakat.

???????????????????????????????

Pada implementasinya dalam memperoleh informasi publik Kementrian Pekerjaan Umum menyediakan kemudahan bagi masyarakat baik secara langsung atau pun melalui on-line dengan mengkasses website resmi kementerian Pekerjaan  Umum. Hal ini tentu saja harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Penyampaian materi diberikan oleh Sofyan Herbowo yaitu Praktisi dan Konsultan di bidang Koordinator Data Informasi Komisi Penyiaran Indonesia, dan juga oleh Rida Intan selaku Staff Humas di Pusat Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam materinya disampaikan bahwa lembaga harus proaktif dalam memberikan informasi publik. Seperti memberikan berita tentang perkembangan implementasi perencanaan , press release, dan juga harus peka pada isu dan opini publik.