Bimbingan teknis Pengadaan Pembebasan Lahan untuk Jalan Tol

Bandar Lampung, 09 – 10 Mei 2012

Bimbingan teknis Pengadaan Pembebasan Lahan untuk Jalan Tol diselenggarakan oleh Bidang Pelaksanaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III di Lampung dengan narasumber Bapak Ir. Jonggi Panangian M.Eng menyampaikan Kebijakan Pengadaan Tanah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Bapak Ir. Marihot Tambunan, MT menyampaikan Perspektif Pengadaan Tanah Ditinjau dari Sisi Hukum Pidana dan contoh-contoh kasus hukum dan Ir. Petrus Sitorus, MM menyampaikan mengenai Tanah Wakaf, Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Penitipan Ganti Kerugian dan Pelepasan Tanah Instansi Pemerintah.

Peserta bimbingan teknis dari lingkungan satuan kerja Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan beserta PPK.  Bimbingan Teknis dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III.

Pada bimbingan teknis beberapa hal yang disampaikan diantaranya :

  1. Prinsip-prinsip Pengadaan Tanah yaitu terjaminnya hak-hak masyarakat atas tanah, terhindarnya masyarakat dari proses spekulasi tanah dan terjaminnya perolehan tanah untuk kepentingan umum.
  2. Tidak ada perbedaan untuk pengadaan lahan jalan tol maupun jalan bukan tol. Peraturan yang terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu Perpres No.36/2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 65/2006 Tentang Perubahan Perpres No. 36/2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan tahapan Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil.
  3. Pembatasan luas tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tidak ada pembatasan seperti pada Perpres No.36/2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dimana pengadaan tanah > 1 Ha dengan Pantian Pengadaan Tanah.
  4. Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah bukan dilakukan oleh Satuan kerja apalagi Pejabat Pembuat Komitmen.
  5. Ketentuan penukaran harta benda wakaf diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006 dan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2008. Perubahan status (ruislagh) harta benda wakaf dalam bentuk penukaran hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Menteri agama berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Mekanisme untuk ruislagh :

  1. Berikut mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 :

Sumber : Bahan Paparan Bimtek Pengadaan Lahan, Lampung 2012.