Sosialisasi Bagan Akun Standar (BAS) pad Satuan Kerja di Lingkungan Kemeterian Pekerjaan Umum

Rabu, 14 Maret s.d Kamis, 15 Maret 2012

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Bagan Akun Standar (BAS), Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bagan akun Standar kepada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu dimulai dengan pembukaan pada Rabu 14 Maret 2012 dan dilanjutkan dengan Overview Bagan Akun Standar dengan narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada overview disampaikan harmonisasi antara :

  1. Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban 2012 (proses bisnis dan aplikasi)
  2. PMK No. 238/PMK.05/2011 tentang PUSAP
  3. Persiapan Implementasi SPAN
  4. Persiapan Implementasi Akrual.

Kemudian pada hari ke-2 dilanjutkan dengan paparan narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran mengenai Peranan Bagan Akun Standar dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Beberapa hal yang disampaikan yaitu pilar utama sistem penganggaran terdiri dari : penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah.

Hubungan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yaitu :

Dijelaskan juga beberapa hal yang diperlukan untuk revisi anggaran yang harus melalui DJA yaitu diantaranya :

  1. Perubahan pagu anggaran
  2. Perubahan volume output antar satker dalam kegiatan yang sama dan digunakan untuk output yang sama.
  3. Pengurangan volume output dalam satu output dalam satu kegiatan dan satu satker

Revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR yaitu diantaranya :

  1. Tamabahan PHLN dan/atau PHDN baru
  2. Pergeseran anggaran antar program selain untu kebutuhan biaya operasional
  3. Pergeseran anggaran antar kegiatan yang tidak berasal dari hasil optimalisasi.

Revisi anggaran yang memerlukan persetujuan Mneteri Keuangan yaitu diantaranya :

  1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasiloptimalisasi
  2. Realokasi anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana.

Secara lengkap dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003.