WORKSHOP PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL UNTUK DITJEN, ITJEN, BADAN DAN BALAI BESAR

Denpasar, 6 s.d 8 Maret 2012

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan merupakan salah satu bentuk usaha pengelolaan SDM profesional. Sumber DayaManusia menjadi pusat ketentuan berhasil atau tidaknya suatu oraganisai dalam hal ini lingkungan kerja pemerintahan atau Pengawai Negeri Sipil.

Workshop dibuka oleh Kepala Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum, dengan dihadiri oleh 114 (seratus empat belas) orang yang berasal dari semua perwakilan Unit Kerja di lingkungan Ditjen, Itjen, Badan dan Balai Besar seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia Workshop.

Pengelolaan SDM yang profesional dengan penyusunan standar kompetensi merupakan perubahan paradigma yang selama ini melekat di citra PNS yang kurang baik.

Perubahan paradigma ini telah dirintis oleh pemerintah dalam beberapa undang-undang kepegawaian seperti yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian BKN pada paparannya Kebijakan Pengembangan PNS Berbasis Kompetensi, yaitu diantaranya :

Undang-undang nomor 8 tahun 1974 disempurnakan dengan Undang-undang nomor 43 tahun 1999, yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada pengembangan SDM sebagai landasan berpikir  holistik dan terintegrasi

Pengembangan SDM memandang keseluruhan siklus pengembangan kepegawaian mulai dari perencanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan dan pembinaan kepegawaian serta penetapan imbalan sebagai suatu proses integral yang tidak terpisahkan.

Dalam Workshop ini, masing-masing peserta telah menyusun Standar Kompetensi, baik Kompetensi Inti, Manajerial, maupun Teknis yang ada di Unit Kerja masing-masing.

Kompetensi teknis berasal dari kebutuhan fungsi, Job Family dan ekspetasi peran. Manajerial berasal dari peran dan fungsi dalam organisasi. Sedangkan kompetensi inti (Core) telah ditetapkan yaitu : Integritas (Int), Berorientasi pada Pelayanan ( Bp.P), Kerjasama (KS) dan Komitmen Organisasi (KtO).

Penyusunan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

  1. Identifikasi kegiatan
  2. Identifikasi Kompetensi Inti
  3. Identifikasi Kompetensi Manajerial
  4. Daftar Sementara
  5. Tambahan Kompetensi
  6. Identikasi Kompetensi Teknis
  7. Penentuan Peringkat
  8. Standar Kompetensi

Instansi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga dihadiri oleh seluruh Balai I s.d Balai X. Pada penyusunan kompetensi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional telah menyusun kompetensi Eselon II dalam hal ini Kepala Balai kemudian dipilih salah satu uraian tugas yaitu : Pengadaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pengujian mutu konstruksi. Untuk Eselon III dipilih uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan yaitu : Pelaksanaan dan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi. Dan untuk Eselon IV dipilih uraian tugas yaitu : Pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil konstruksi. Masing-masing uraian tugas disusun berdasarkan tahapan penyusunan kompetensi.

Dengan telah selesai workshop ini, pada acara penutupan, Kepala Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum mengharapkan peserta mampu menyusun Standar Kompetensi untuk setiap jabatan yang ada di Unit kerja.