Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di BBPJN III

Oleh Intan Permata Sari, ST dan Esa Sampurno, Bidang Perencanaan

Berkenaan dengan telah berlakunya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2010, juga melalui Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, maka ditetapkan Kepmen PU No. 156/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Keputusan Menteri No. 156/KPTS/M/2011 menetapkan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional merupakan salah satu bagian Tim Pendukung PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang merupakan kepanjangan tangan Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik kepada masyarakat di daerah.

Tim Pendukung PPID mempunyai tugas antara lain :

  1. Menyediakan dukungan data kepada PPID terkait dalam unit kerja masing-masing Satminkal
  2. Memberikan usulan rekomendasi dan pertimbangan klasifikasi informasi yang ada di Satminkal masing-masing kepada PPID
  3. Mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah diklasifikasikan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat

 

Sebagai bentuk monitoring dari  Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum, pada tanggal   3 Oktober 2011 dilaksanakan monitoring implementasi UU KIP di BBPJN III. Sebagai utusan dari Pusat Komunikasi Publik yaitu Rida Intan Marti Wulan, S.I.Kom yang dalam hal ini memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan implementasi UU KIP dalam penyelenggaraan informasi publik di BBPJN III. Selain itu pula diadakan tanya jawab dengan Bidang Perencanaan BBPJN III sesuai tupoksi Informasi Publik yang diwakili oleh Ir. Harunnurasyid, MT dan Esa Sampurno, S.ST mengenai sejauh mana UU KIP telah diterapkan di BBPJN III.

Untuk mendukung keterbukaan informasi publik ini, BBPJN III melalui Bidang Perencanaan, terus berusaha memberikan pelayanan informasi publik melalui pelayanan langsung dan tak langsung. Pelayanan langsung misalnya memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/daerah yang biasanya diberikan dalam bentuk surat (komunikasi dua arah). Sedangkan informasi tidak langsung misalnya dengan memberikan informasi kegiatan/berita melalui web balai (balai3.wordpress.com), informasi umum tentang pengadaan barang dan jasa, informasi tentang progress pelaksanaan.

Melalui implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik ini diharapkan masyarakat mendapat pelayanan prima di bidang Informasi Publik dari Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III.