RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUASIN 2011-2031 Palembang, 29 september 2011

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Amjah Jayasaputra, ST, MT, Bidang Perencanaan BBPJN III

 

LATAR BELAKANG

  • Perubahan Undang-Undang tentang Penataan Ruang no 24 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No 26 Tahun 2007
  • Amanat Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 Pasal 78 Ayat 4 c yaitu peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten disesuaikan paling lambat 3 Tahun
  • Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN untuk Sinkronisasi dengan pembangunan di Kab. Banyuasin
  • Adanya dinamika pembangunan di Kab. Banyuasin seperti pemekaran beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuasin pasca Perda Nomor 8 Tahun 2005-2025 tentang RTRW Kabupaten Banyuasin

LANDASAN HUKUM

  • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  • Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
  • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  • Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  • PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional
  • PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
  • PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
  • Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah
  • Permen PU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

STRATEGIS

  • Rencana Pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Api-Api
  • Peningkatan Aksesibilitas Kabupaten Banyuasin
  • Potensi Geografis yang Strategis
  • Kabupaten Banyuasin merupakan hinterland Kota Palembang Ibukota Provinsi Sumatera Selatan
  • Potensi  sumberdaya pertanian pangan, Perkebunan,  Perairan dan Pertambangan belum terkelola secara optimal
  • Potensi Pengembangan Industri,
  • Rendahnya pemanfaatan lahan yang optimal dan berwawasan lingkungan

TUJUAN PENATAAN RUANG

“Mempercepat pertumbuhan Kabupaten Banyuasin melalui pengembangan pertanian dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan ditunjang  kegiatan industri serta pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan”

 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan.

  1. mengembangkan Ibukota Kecamatan Sungsang menjadi satu pusat kegiatan utama wilayah (PKWp)
  2. mengembangkan wilayah Pangkalan Balai, menjadi pusat kegiatan lingkungan (PKL)
  3. menetapkan pusat kegiatan sebagai Pusat Pengembangan Kawasan (PPK);
  4. menetapkan pusat kegiatan/pusat permukiman yang memiliki wilayah layanan antar desa dan atau lebih dari satu desa sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), selain yang telah ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan Kawasan (PPK);

Peningkatan aksesibilitas, layanan sarana dan prasarana

  1. Membangun dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi
  2. Mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis
  3. Mengembangkan sistem angkutan umum darat
  4. Mengembangkan sistem transportasi air .
  5. Mendukung pengembangan jalur kereta api.

Pemantapan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung

  1. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari kawasan terbangun dan mewujudkan hutan minimal 30% dari setiap DAS.
  2. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya.
  3. Mempertahankan dan melestarikan Kawasan konservasi
  4. Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka kegiatan pengembangan dan penelitian fungsi kawasan lindung
  5. Rehabilitasi lahan kritis, sedimentasi dan abrasi.
  6. Meningkatkan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air dengan berbasis wilayah sungai dan daerah aliran sungai

Pengembangan sektor ekonomi berbasis agro dan kelautan

  1. Mendukung dan mengembangkan budidaya pertanian
  2. Mengembangkan kawasan perkebunan sesuai dengan kesesuaian dan daya dukung lahan.
  3. Mendukung dan mengembangkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil
  4. mengembangkan kawasan permukiman.
  5. mengembangkan kawasan pertambangan
  6. mengembangkan dan meningkatkan kerjasama regional, nasional bahkan internasional di bidang ekonomi.
  7. Mengembangkan dan meningkatkan penggunaan teknologi pertanian.

Pemanfaatan secara optimal pengelolaan lahan sesuai dengan daya dukung

  1. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur (lahan non produktif) sebagai kawasan budidaya pertanian yang didukung oleh penyediaan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan,
  2. memantapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya .

Pengendalian dan pengaturan pemanfaatan ruang untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor kegiatan.

  1. Peningkatan kualitas SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan.
  2. meningkatkan pengawasan  dan pengendalian pemanfaatan  ruang
  3. Mempercepat penetapan zonasi kawasan sesuai peruntukan ruang untuk acuan perizinan pemanfaatan ruang/ investasi.
  4. menetapkan insentif dan disinsentif serta sanksi dalam pemanfaatan ruang secara tegas