PEMBAHASAN SUBSTANSI TEKNIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA LUBUKLINGGAU

Oleh: Sari Novrianti, ST, MT, Staf Bidang Perencanaan.

Pada hari senin, tanggal 19 September 2011, diadakan  Pembahasan substansi teknis Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kota Lubuklinggau di Ruang rapat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Rapat pembahasan dihadiri oleh instansi terkait dari  Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Bappeda Provinsi dan Dinas Kabupaten disekitar Kota Lubuk Linggau yaitu antara lain Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Disamping itu juga diundang Bappeda Provinsi Bengkulu, juga instansi Vertikal lainnya seperti Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) III yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan (Ir. Syarkowi, M.Sc  dan Staf Bidang Perencanaan, Sari Novrianti, ST, MT).

Pembahasan dibuka dengan kata sambutan dari Plt. Kepala UPTB Penataan Ruang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (Regina Aryanti), mewakili Kepala Bappeda. Selanjutnya presentasi oleh Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau berupa Draft RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2011-2031.

Pembahasan RTRW Kota Lubuk Linggau tersebut dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penataan ruang Daerah dan dihadiri juga oleh dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Perencanaan Perkotaan.

Dalam acara selanjutnya dilakukan sesi saran dan masukan ke setiap instansi terkait seperti ke Kabupaten tetangga berkenaan sinkronisasi tata ruang antar Kabupaten (RTRW) Kabupaten tetangga di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu dan sinkronisasi dengan Tata Ruang Nasional (RTRWN) dan koordinasi dengan perencanaan dengan instansi terkait.

Sebagai bahan masukan berkaitan dengan jalan, Kepala Bidang Perencanaan (Ir. Syarkowi, MSc), sesuai dengan status jalan, jalan nasional yaitu jalan arteri dan jalan dalam kota merupakan jalan sekunder. Jalan Lingkar Utara dan Lingkar Selatan saat ini masuk di dalam Jalan Strategis Nasional Rencana (SNR) sesuai dengan SK No. 567/KPTS/M/2010 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional. Jalan SNR dapat ditangani oleh Nasional jika tersedia alokasi dana yang cukup baik untuk pemeliharaan maupun peningkatan kapasitas/pelebaran.

Jalan Lingkar Utara dan Lingkar Selatan sebagai jalan arteri secara teknis perlu disempurnakan yaitu terkait standar jalan nasional maupun geometrik sesuai dengan Undang-undang Tentang Jalan        No. 38 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan serta Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disampaikan juga oleh Kepala Bidang Perencanaan, bahwa SK Jalan Nasional setiap 5 tahun akan dievaluasi, bila Lingkar Utara dan Lingkar Selatan akan dialihkan menjadi arteri primer atau jalan nasional, maka jalan eksisting akan beralih statusnya menjadi jalan kota.

Pembahasan Substansi Teknis Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lubuk Linggau ditutup oleh Ir. Mansyur (Bappeda Prov. Sumsel).