KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPRD PROVINSI BENGKULU

Oleh: Urusan Informasi Publik, Bidang Perencanaan.

Hari kamis, tanggal 4 Agustus 2011 bertempat di ruang rapat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III, diadakan pertemuan dengan Komisi III DPRD Bengkulu, yang hadir yaitu ibu Elmi Supiati,S.So ( Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu), Bapak  ( Wakil Ketua Komisi III) dan para anggota dewan lainnya beserta staf Sekretariat DPRD.

Pertemuan tersebut diawali dibuka oleh Wakil Ketua DPRD dengan perkenalan dan diskusi serta Tanya jawab dipandu Wakil Ketua Komisi III, dilanjutkan Presentasi tentang kegiatan pelaksanaan tahun anggaran 2011 dan Program 2012 serta Program sesuai Renstra 2010-2014 oleh Kepala BBPJN III, Ir. Bastian S. Sihombing, M.Eng.Sc yang didampingi oleh Kepala Bidang Perencanaan, Ir. Syarkowi, M.Sc., Kepala Bagian Tata Usaha, Ir. Sailan Ibrahim, MM,  dan staf  Bidang Pelaksanaan, Dina Febrianty,ST.MT.

Dalam Presentasi, diskusi dan Tanya jawab disampaikan beberapa hal tentang Arahan RPJPN 2005-2025, Visi dan Misi serta Rencana Startegis    (Renstra) Direktorat Bina Marga/BBPJN III tahun 2010-2014. Provinsi Bengkulu dengan panjang jalan Nasional sepanjang 783, 87 km, kondisi mantap  82,97 %( Baik dan sedang ) per 15 Februari 2011, diharapkan dengan pendanaan total Fisik dan Manajemen pelaksanaan tahun 2011 sebesar  275 Milyar, dapat mencapai kondisi mantap diakhir tahun 87,47 %. Di programkan pencapaian kondisi di tahun 2012, yaitu 89,05 % mantap,di tahun 2013 sebesar 93,90 % mantap,serta ditahun 2014 sesuai Renstra tahun 2014 menjadi 96,74 % mantap, diatas target Nasional 2014 sebesar 94 % Mantap ( kondisi Baik dan sedang).

Hal lain yang dibahas yaitu tentang Manajemen Penanganan jalan Nasional, Fasilitasi jalan daerah, Penilik/ Mandor Jalan, Overloading serta Angkutan batubara dari 3 arah ke Pulau Baai yaitu dari arah Selatan, dari Karang Tinggi, 48 km, dari Timur, Curup-Kapahiyang, 40 km serta dari  Napal Putih-Bkt Berlian-Ketahun, 90 km dari arah Utara. Kepala Balai mengusulkan agar Pengusaha Batubara membuat pelabuhan  sendiri di dekat lokasi tambang agar tidak melewati jalan Nasional. Berdasarkan info dari anggota DPRD ada 3 pelabuhan khusus yang sedang dibangun.

 

Pemeliharaan rutin jalan/jembatan perlu diutamakan, seperti tambal lobang karena banyaknya lobang yang akan menimbulkan kecelakaan dan telah terjadi kecelakaan yang mempunyai konsekwensi pidana dan perdata bagi Penyelenggara jalan sesuai UU no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan tentunya terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Dijelaskan Ka Balai, bahwa dengan dana Rutin seluruh lobang harus ditambal/patching dengan aspal, tidak ada lagi dengan batu pecah/kerikil dan harus selesai sebelum H-10 sebelum Lebaran 2011/ 1432 H.

Anggota DPRD Bengkulu juga menyoroti hasil pekerjaan SKPD yang relatif masih agak  kurang, sedangkan yang diwilayah Satker I dan II relatif lebih baik, untuk diusulkan anggota Dewan agar wilayah kerja SKPD hanya di kota Bengkulu agar mudah diawasi. DPRD siap untuk mendukung perubahan lingkup wilayah tanggung jawab penanganan tersebut. Hal ini dijelaskan Ka Balai bahwa Jalan Lintas Barat (Jalinbar) menjadi perhatian utama Bina Marga.

Penanganan jalan Nasioanl di Bengkulu dibagi 3 Wilayah Satker Fisik, yaitu wilayah Utara ( Ka Satker Wilayah 1,  Bambang Eko Saputro, ST,MSi.) , Wilayah 2, bagian Selatan ( Ka Satker, Ir. Muchtar Effendi Harahap ), sedangkan bagian tengah, SKPD dengan Atasan Langsung Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu ( Ka Satker, Hasnul Basri, ST ) serta 1 Satker SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional ( P2JN ) Provinsi Bengkulu dengan Ka satker,Zakaria, ST.

 

Kepala BBPJN III minta dukungan DPRD Provinsi Bengkulu, besama Dinas PU Provinsi Bengkulu untuk mengawasi Pelaksanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas/ Pembangunan Jalan & Jembatan yang dilaksanakan SKPD dan wilayah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN ) III di Provinsi Bengkulu melalui Satker Wilayah I dan Wilayah II.

Permintaan lainnya yaitu jalan Provinsi di Bengkulu yang menyambung ke Sumatera Selatan yang sudah baik kondisinya agar ditangani oleh BBPJN III, namun dijelaskan bahwa jaringan jalan akan di evaluasi setiap 5 tahun untuk menjadi status jalan Nasional.

Yang menjadi sorotan lainnya yaitu ex -jalan Nasional ruas Bintunan- Ketahun yang statusnya sekarang Strategis Nasional Rencana(SNR) yang ada abrasi pantai perlu penanganan karena masyarakat lebih menggunakan jalan tersebut dari pada jalan Nasional Bintunan-Air Limas- Ketahun yang banyak grade yang curam. Di jelaskan hal ini telah menjadi perhatian BBPJN III.