JALUR ANGKUTAN LEBARAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN JALAN.

Oleh: Syarkowi, Ir,M.Sc, Kepala Bidang Perencanaan

Hajatan besar Bangsa Indonesia itu bernama Lebaran, tidak lama lagi hanya dalam hitungan hari, akan tiba musim lebaran 2011/Hari Raya Idhul Fitri 1432 Hijryah.

Musim mudik lebaran tahun 2009 dan 2010, menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah, betapa tidak sepanjang arus mudik tersebut seantero wilayah nusantara tecatat lebih dari 702 orang tewas selama H-7 dan H+7 Lebaran tahun 2009 Walaupun angka kematian ini turun 50 % dari tahun 2009, tahun 2010 sebanyak 311 meninggal. Luka ringan (luring) tercatat tahun 2009 sebanyak 1.076 orang turun menjadi 855 orang serta luka berat (luber) menjadi 418 orang dengan nilai kerugian materil sekitar 5,6 milyar.

Angka kecelakaan yang perlu diperhatikan bukan saja saat musim mudik lebaran, angka kecelakaan dari data Kepolisian RI sepanjang tahun 2010, jumlah kematian mencapai 31.186 jiwa, jadi rata-rata sebanyak 84 jiwa meninggal dunia setiap hari atau rata-rata 3-4 orang setiap jam nya meninggal dunia akibat kecelakaan, suatu hal yang ironis.

Kematian akibat laka-lantas selama mudik lebaran telah melampaui angka kematian akibat FLU BURUNG yang mengegerkan dunia selama wabah 3 tahun (2006-2008) yang merenggut sekitar 68 jiwa per 116 kasus (86%) di seluruh dunia. Sementara kasus Flu Babi yang bikin dunia heboh, hanya merenggut 1.100 jiwa atau 1.154 menurut versi WHO diseluruh dunia selama 2008-2009 ini.

KONDISI MUDIK LEBARAN INI HANYA TERJADI DI INDONESIA DAN TIDAK TERJADI DIBELAHAN DUNIA MANAPUN !

 

Kita tidak boleh  BERBANGGA mengumbar cerita sukses mudik lebaran, dan menurunnya angka kecelakaan,tetapi tidak secara terus menerus memperbaiki secara signifikan di bidang transportasi dan keselamatan. Bina Marga/BBPJN III menyadari tugas dan tanggung jawab tersebut.

 

Upaya tersebut telah dilakukan oleh BBPJN III dengan penanganan jalan berupa Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Rekonstruksi, Pelebaran Jalan/Peningkatan Kapasitas maupun Pembangunan jalan/jembatan baru.

Melalui dana APBN dan Loan tahun 2011, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) III melaksanakan beberapa kegiatan, seperti Pembangunan Jalan/jembatan, Peningkatan struktur Jalan/rekonstruksi jalan, Peningkatan kapasitas/pelebaran jalan dan Jembatan dan Pemeliharaan Berkala serta Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Nasional dan Jalan Strategis Nasional Rencana ( SNR ). Paket-paket kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kontrak tahun tunggal maupun tahun jamak ( Multiyears contract).

 

Untuk Pemeliharaan pekerjaan Rutin fungsional jalan yang dilaksanakan dengan sistim Swakelola. Untuk mendukung para PPK/Satker dilapangan untuk Pemeliharaan Rutin jalan & Jembatan dan persiapan bila ada bencana atau pekerjaan darurat maka tahun anggaran 2011, BBPJN III untuk empat Provinsi wilayah kerja,mengalokasikan dana pengadaan alat-alat berat maupun motor box roda tiga untuk mengangkut peralatan dan sisa pekerjaan yang harus disingkirkan.

 

Performance atau Kinerja jaringan jalan/jembatan tersebut merupakan tanggung jawab Penyelenggara jalan secara berjenjang yaitu PPK dengan Satker, Satker dengan Kepala Balai, Kepala Balai dengan Direktur dan Dirjen, terus ke Menteri PU dan ke Presiden sesuai Kontrak Kinerja yang sudah ditanda tangani awal tahun anggaran. Kontrak Kinerja tersebut di Monitoring dan di evaluasi setiap 3 bulan. Diakhir tahun anggaran menjadi tanggung jawab dan kewajiban Kepala Balai sebagai Eselon II berupa Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP).

Dengan penerapan system kontrak Kinerja diharapkan jaringan jalan yang menjadi tanggung jawab BBPJN III tetap terjaga, baik terutama perioritasnya untuk memperbaiki jalan jalan yang berlobang dan rusak akan selesai pertengahan Agustus 2011 atau sebelum H-10 Lebaran tahun 2011/1432 H.

 

Tanggung jawab ini bukan hanya terbatas untuk musim Lebaran, tapi sepanjang tahun dan sesuai Rencana Strategis    (Renstra) Bina Marga/BBPJN III tahun 2010-2014. Hal tersebut terkait dengan amanat UU No 38/2004 dengan PP No. 34/2006 tentang jalan serta UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan.