RAPAT KERJA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH I, DITJEN BINA MARGA DI PEKANBARU

Oleh: Urusan Informasi Publik, Bidang Perencanaan

Rapat kerja dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dengan paparan berkenaan Sasaran Renstra 2010-2014; Pelaksanaan Penanganan Jalan 2011; Strategi Penanganan program 2012; Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); Road safety; Reformasi Biriokrasi serta Penyelesaian Temuan dan Pengelolaan Aset. Rapat kerja  dihadiri oleh Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I, Direktur Bina Teknik, Direktur Bina Program, Para Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, II, dan III, Para Kasubdit dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Para Kepala Bagian Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, II dan III, serta para KaSatker di lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I.

Hasil penyelenggaraan Rapat Kerja Dalam Rangka Pembinaan dan Penilaian Bahan Usulan Program 5 Tahunan dan Tahunan, Serta Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan T.A. 2011 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I, sebagai berikut:

  1. Dalam Rapat kerja ini, Panitia telah mengundang pihak-pihak atau unit kerja yang terkait langsung dengan penyusunan program kerja di Wilayah I, terutama dari unit kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Satuan Kerja Pelaksanaan dan P2JN, serta Eselon II dan Eselon III Direktorat Jenderal Bina Marga terkait. Total peserta maupun narasumber adalah 143 orang yang terdiri dari peserta dari Ditjen Bina Marga/Pusat sebanyak 29 orang, peserta dari BBPJN I, Medan sebanyak 29 orang, BBPJN II, Padang sebanyak 38 orang, dan BBPJN III, Palembang  sebanyak 27 orang.
  2. Dari hasil pemaparan dan diskusi yang dilakukan telah berhasil digali dan dihimpun berbagai masukan, maupun kontribusi pemikiran terhadap berbagai permasalahan dan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan jalan dan penyusunan program.

 

Adapun hal-hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Dari desk dengan Direktorat BinaTeknik:

  • Penggunaan Anti Striping Agent adalah untuk menghindari pengelupasan aspal, terutama pada saat hujan, dan dengan pemakaian agregrat yang tingkat absorpsinya terhadap air cukup tinggi. Pemakaian substansi/aditif ini diharuskan bila retained stability campuran pada saat  terendam air kurang dari 90%. Direktorat Bintek juga akan memfasilitasi pertemuan antara supplier Anti Stripping agent dan para Satker terkait dengan permasalahan pengadaannya.
  • Manual Perencanaan tebal perkerasan khususnya yang mengakomodasi permasalahan overload dengan menghitung Vehicle Damage Factor (VDF) pada ruas tertentu. Hasil kajian zonasi VDF akan akan disusun dan diterbitkan oleh Direktorat BinaTeknik pada bulan Juli 2011.
  • Penggunaan Asphalt Mixing Plant (AMP) yang menggunakan pemanas aspal dari bahan Batubara tidak diperbolehkan.
  • Dalam rangka sertifikasi laboratorium perlu peningkatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM ),petugas Teknisi laboratorium. Direktorat BinaTeknik akan memfasilitasi training/pelatihan buat para petugas ini, oleh karena itu diharapkan Balai untuk mengirimkan nama-nama petugas yang diusulkan.
  • Masa  Pemeliharaan 6 bulan dianggap terlalu singkat. Perlu dikaji kemungkinan untuk memperpanjang masa pemeliharaaan minimal 1 (satu) tahun.
  • Satker kesulitan mendapatkan   jembatan. Bintek akan menyediakan gambar-gambar tipikal rehabilitasi jembatan sesuai spesifikasi tahun 2009.

 

Dari desk dengan Direktorat Bina Program:

  • Untuk revisi DIPA tahun anggaran 2011 agar segera diselesaikan. Revisi dapat diajukan ke Kanwil Anggaran sejauh masih berkoordinasi dengan Direktorat Bipran, dan tidak mengubah target.
  • Khusus untuk paket Padang Bypass, tender konsultansi sudah sampai tahap pembukaan penawaran, yang telah dilakukan pada tanggal 27 Juli 2011.
  • Telah dibahas dan dirumuskan berbagaipermasalahan terkait paket-paket loan WINRIP, sebagai berikut:

–   Sudah diterbitkan Project Operational Documents. Dokumen ini akan diserahkan ke masing-masing wilayah, dan diharapkan menjadi Pedoman Pelaksanaan bagi para Satker.

–   Paket WINRIP akan dilakukan 3 (tiga) tahap. Untuk tahap pertama diberlakukan di Provinsi Sumbar sebanyak  2(dua) ruas. Diharapkan untuk paket ini sudah tanda tangan kontrak CTC dan DSC pada Januari 2012 dan kontrak fisik sudah dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

–   Anggaran WINRIP direlokasi di tahun 2012. Perlu diperjelas kontribusi APBD dalam pengadaan tanah paket loan WINRIP.

  • Jadwal pemasukan pelaporan UKP4 telah dikirimkan kewilayah maupun Balai. Para unit terkait Balai/Satker/PPK diharapkan menyiapkan data sedini mungkin, agar kekurangan data seperti pada pelaporan B04 dan B06 dapat dihindari. Data-data yang kurang antara lain foto kondisi dan koordinat ruas jalan.
  • Pelaporan Elektronik melalui SIPP, E-Procurement, dan E-Monitoring seringkali tidak sejalan dan tidak  konsisten. Diharapkan pemantauan yang lebih baik dari para kepala Balai maupun Satker. Untuk ini, telah disiapkan User-id khusus untuk kepala Balai dan Satker di masing-masing provinsi.  Evaluasi langsung juga dilakukan oleh Pusat dengan mengirimkan SMS secara otomatis kepada kepala Balai mengenai ke tidak sinkronan antara SIPP, E-Procurement, dan E-Monitoring.
  • Mengenai pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Publik,   Diharapkan kontribusi

dari Balai untuk mempublikasikan paketpaket yang akan dilaksanakan.

 

Dari desk dengan Sekretariat Jenderal:

  • Terdapat beberapa lahan yang belum bebas, sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan khususnya di Paket AksesTol Kuala Namu, Tol Kualanamu, di provinsi Sumatera Utara dan Calang di provinsi NAD. Diharapkan kontribusi dan upaya dari semua pihak agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cepat.

–     Untuk Paket Akses Tol Kuala namu, Ditunggu peraturan Gubernur tentang besarnya santunan dan diperkirakan akan di tandatangani pada bulan Juli.

–     Untuk Paket Tol Kuala namu, tender pelaksanaan telah dilaksanakan karena tanah PTPN telah dibebaskan.

–     Untuk paket Calang, pekerjaan fisik ditundasampa idengan tahun 2012.

  • Mengenai permasalahan terkait dengan pegawai harian, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

–     Terdapat beberapa pegawai yang telah diangkat dan ditempatkan pada Ditjen Bina Marga akan tetapi masih bertugas di Dinas (Pemda). Oleh karena itu perlu diatur penempatan pegawai tersebut pada Balai Pelaksanaan Jalan atau Satker.

–     Beberapa pegawai belum bisa menerima gaji karena belum ada SK Pengangkatan. SK tersebut akan diterbitkan.

–     Setiap Satker dan Balai diharuskan untuk membuat data pegawai harian yang dapat diserahkan ke Bagian Kepegawaian dan Ortala.

  • Terjadi perpindahan aset dari Satker Pembangunan dan Preservasi menjadi Satker wilayah 1, Wilayah 2 , Metro, dan SKPD. Oleh karena itu perlu diadakan Pemindahan Aset yang dilakukan bertahap, yaitu:

–     Tahap 1, dengan penggantian nama, misalnya Satker Preservasi kepada Satker Wilayah 1. Jumlah aset harus tetap, dan saldo akhir 2010 harus sama dengan saldo awal 2011.

–     Tahap2 .Mencocokan Aset kemasing-masing wilayah Satker dengan melakukan kontrol nilai asetnya, dan saldo awal setiap provinsi harus sama dengan saldo akhir. Satker diharapkan menyerahkan data ke BMN selambat-lambatnya pada akhir Agustus 2011.

  • Semua SATKER harus membuat leger jalan dengan dasar As Built Drawing atas asset yang dikuasai. Apabila dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 belum dianggarkan, agar dialokasikan pada DIPA  Tahun Anggaran 2012.
  • Penghapusan Aset agar diajukan langsung kepada Sesditjen untuk diteruskan keSekjen. Sekjen akan menindaklanjuti sesuai dengan nilainya.

Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I memberikan sambutan sekaligus menutup Rapat Kerja Dalam Rangka Pembinaan dan Penilaian Bahan Usulan Program 5 Tahunan dan Tahunan, Serta Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan T.A. 2011 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I.