Penyelenggaraan Jalan Terkait UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Oleh: Syarkowi, Ir. M.Sc, Kepala Bidang Perencanaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  (LLAJ) merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

UU No:14 Tahun 1992, terdiri dari 17 Bab dan 190 Pasal, sedangkan UUNo:22 Tahun 2009, terdiri dari 22 Bab dan 326 Pasal. Beberapa perbedaan substansial dari UU No:14/1992 dengan UU No:22/2009 adalah adanya pemisahan fungsi regulator dan operator, peran Pemerintah daerah, partisipasi Swasta dan Masyarakat, pengutamaan atas keselamatan dan keamanan, serta peningkatan pelayanan publik.

Pada UU No:14/1992, keselamatan dan keamanan jalan sudah dirumuskan, namun belum menjadi semangat utama. Sedangkan pada UU No:22/2009, terdapat pengaturan terkait keselamatan serta pengaturan terkait hak korban kecelakaan.

Di dalam UU No:22/2009, diatur bahwa Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi multi stakeholder yang terdiri dari 5 (lima) institusi yaitu: Kementerian Pekerjaan umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing, dimana di dalam Undang Undang tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan, termasuk di dalamnya perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan serta perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan. UU No: 22/2009  juga menjelaskan ketentuan mengenai Laik Fungsi Jalan (LFJ), dana Preservasi jalan, serta Audit keselamatan jalan.

UU No:22/2009, mengatur bahwa penyelenggara wajib memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jika perbaikan belum dapat dilakukan, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu. Undang-Undang ini memiliki Bab khusus tentang Ketentuan Pidana. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa setiap penyelenggara yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan, mendapatkan sanksi pidana penjara atau denda sesuai dengan tingkat keparahan korban kecelakaan.

 

Mengingat bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah permasalahan kurangnya dana penyelenggaraan jalan, banyaknya jalan yang masih dalam kondisi substandar akibat keterbatasan kemampuan pemerintah dalam hal pembebasan lahan, dll., maka Bina Marga/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III sebagai Penyelenggara jalan perlu mempersiapkan langkah-langkah yang efektif dalam menyikapi UU No: 22/2009 tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Bina Marga, dalam hal ini Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III perlu berupaya untuk melakukan sosialisasi terkait Pasal-Pasal di dalam UU No: 22/2009 yang berkaitan dengan Penyelenggara Jalan.

Yang perlu diakukan yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang UU No. 22 Tahun 2009 di  lingkungan BBPJN III/Bina Marga ( Staf PU/Bina Marga/BBPJN, Kontraktor, Konsultan ). Dengan pemahaman mengenai UU No. 22 Tahun 2009 serta tersampaikannya informasi mengenai langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan Pasal-Pasal terkait dengan Penyelenggara Jalan.

 

Hal-hal yang perlu difahami oleh para SDM dilingkungan BBPJN III yaitu:

  1. Visi, Misi, Kebijakan & Sasaran Renstra BINA MARGA
  2. Kebijakan terkait Penyelenggaraan Jalan
  3. Tertib Pemanfaatan Jalan
  4. Uji Laik Fungsi Jalan
  5. Dana Preservasi Jalan
  6. Keselamatan Jalan
  7. Sanksi Pidana

Hal-hal Yang Dilakukan oleh BINA MARGA/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III dengan Wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka-Belitung, Bengkulu dan Lampung.

 

Dengan pemahaman UU No. 22 Tahun 2009 serta tersampaikannya informasi mengenai langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan Pasal-Pasal terkait dengan Penyelenggara Jalan/Balai/Bina Marga serta pemahaman oleh kalangan konsultan, kontraktor dan profesional bidang jalan maka akan terlaksana Jalan yang berkeselamatan ( Safer Road ) serta keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas di zona kerja. Direktorat Bina Teknik telah menerbitkan Petunjuk Praktis tentang TANDA dan RAMBU SEMENTARA UNTUK JALAN RUSAK dan TANDA dan RAMBU UNTUK DIFISIENSI JALAN dan Petunjuk Praktis TANDA,RAMBU SEMENTARA dan PENGAMAN PADA ZONA KERJA DI JALAN.