ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN ANGKUTAN BATUBARA DI SUMATERA SELATAN

Oleh Ir. Harunnurrasyid, MT, Kasie Program dan Data Bidang Perencanaan BBPJN III dan Intan Permata Sari, ST, Staf Bidang Perencanaan BBPJN III

Batubara merupakan salah satu penyumbang devisa yang cukup besar bagi Negara. Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya memiliki potensi besar sebagai produsen Batubara yaitu sekitar 48% dari produk Nasional sehingga dengan potensi ini Provinsi Sumatera Selatan menjadi Lumbung Energi Nasional. Potensi Batubara di Sumatera Selatan diangkut melalui sungai dan darat dimana transportasi melalui darat melewati 414,132 km ruas jalan nasional (28,67%) dari total panjang Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan (menurut hasil exercise BBPJN III tahun 2011).

Permasalahan kemudian muncul manakala truk-truk angkutan batubara ini memuat beban berlebihan (overloaded) dan membuat kemacetan pada ruas jalan yang dilalui bahkan mengakibatkan jalan-jalan menjadi rusak sebelum waktunya. Hal ini tergambar dari kerusakan parah pada sisi jalan yang dilewati oleh truk-truk bermuatan. Konvoi truk pengangkut batubara yang cukup panjang dengan muatan berlebih (overloaded) ini menambah percepatan kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional.

Konvoi Truk pengangkut batubara antara muara Enim – Lahat (N.15.020). Truk yang di belakang adalah truk dengan single axle yang jika dimuati lebih akan menimbulkan kerusakan yang lebih tinggi terhadap perkerasan (VDF besar)

Oleh karena itu, agar tidak memperparah kerusakan lebih lanjut diperlukan adanya pengaturan transportasi angkutan batubara ini, baik berupa pembatasan jumlah muatan, ukuran kendaraan pengangkut, jumlah traffic, dan bahkan pada pengaturan untuk menggunakan atau membuat jalan alternative atau jalan khusus.

Sebagaimana dicontohkan oleh Provinsi Provinsi Kalimantan Selatan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 mengenai Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang (dan Hasil Perusahaan Perkebunan), dimana dalam perda ini mengatur bahwa setiap angkutan hasil tambang dilarang melewati jalan umum. Setiap hasil tambang yang berupa batubara dan bijih besi harus diangkut melalui jalan khusus yang ditetapkan oleh Gubernur. Hanya hasil tambang yang sudah berupa kemasan dan ditujukan untuk keperluan rumah tangga, dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan berdasarkan ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam PP No 34 tahun 2006 tentang Jalan, jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.

Dalam hubungannya dengan penggunaan angkutan darat sebagai jalur distribusi batubara, pembatasan berat beban muatan truk seharusnya menjadi perhatian utama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 19 mengenai kelas jalan dan mengacu  Kepmen Perhubungan No. KM 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Kelas Jalan di pulau Sumatera bahwa jalan kelas III dapat dilalui kendaraan dengan muatan sumbu terberat (MST) 8 Ton, sedangkan jalan khusus dapat dilalui kendaraan dengan muatan sumbu terberat lebih dari 10 Ton.

Pembatasan MST ini seharusnya diterapkan bagi semua kendaraan yang lewat khususnya angkutan batubara sebagai pengguna angkutan berat, sehingga jalan yang dilalui tidak mengalami keberatan beban. Hal lain yang dapat diterapkan misalnya dengan melarang konvoi kendaraan berat (truk) lebih dari tiga kendaraan, karena selain menyebabkan kemacetan juga berdampak pada penumpukan beban berjalan.

Pengaturan atau Ketentuan yang dapat dilakukan sehubungan dengan angkutan batubara/mineral/barang tambang lainnya adalah sebagai berikut :

1. Jenis Alat Angkut dan Jumlah Muatan Maksimal

Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 19 menyebutkan ukuran Kendaraan Bermotor yang dapat melalui jalan Kelas III yaitu dengan ukuran lebar tidak melebihi 2100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9000 milimeter, ukuran paling tinggi 4200 milimeter. Dalam UU Nomor 22 tersebut disebutkan pula Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diizikan pada ruas jalan Kelas III adalah 8 ton.

2. Jumlah konvoi (barisan kendaraan) dalam jarak 1 jam perjalanan

Didalam UU Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 22 disebutkan untuk keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai gerakan lalu lintas kendaraan bermotor. Misalnya jumlah konvoi atau barisan kendaraan berat dalam jarak satu jam perjalanan ditentukan berjumlah 3 sampai 6 kendaraan.

3. Aturan mengenai pengawasan muatan barang

UU RI Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bagian Ketujuh mengenai Pengawasan Muatan Barang menyatakan bahwa pengemudi dan atau perusahaan wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan tersebut maka dilakukan pengawasan muatan angkutan barang menggunakan alat penimbangan. Alat ini dioperasikan dibawah Kementerian Perhubungan dilakukan bersama petugas Kepolisian.

4. Monitoring Regular

Pelaksanaan monitoring regular dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum diperlukan untuk koordinasi lebih lanjut antar kementrian/lembaga.

5. Pembangunan jalan khusus atau moda lain bagi jalur batubara

Mengingat diperlukan alternatif lain sebagai sarana angkutan batubara di Sumatera Selatan, salah satu alternatif yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu pembangunan rel kereta api yang dikhususkan mengangkut batu bara. Dan dari aspek legal pada Musrembangda 2011, Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan bahwa pada tahun 2012 rencananya akan dikeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Angkutan Batubara tersebut.

6. Pembatasan waktu operasional angkutan berat

Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 Bagian Ketujuh tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas menyatakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas, maka diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas salah satunya dengan pembatasan lalu lintas kendaraan barang pada koridor dan kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.   Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. AJ.306/1/5 tahun 1992 menyatakan jika angkutan barang bermuatan berat sudah mengganggu kecepatan (disturb speed) dan mengganggu didtribusi (distribution speed), dimana muatan angkutan tersebut melebihi muatan dan ketinggian sertya tidak laik jalan, maka diperbolehkan melakukan pembatasan waktu operasional angkutan berat. Pembatasan waktu operasional kendaraan berat untuk memasuki suatu kawasan atau koridor sebaiknya diperhitungkan secara tepat dengan manajemen rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Salah satu solusi misalnya dengan membuat rest area di luar ruang pengawasan jalan sehingga kendaraan berat yang akan lewat dapat menunggu di rest area tersebut.