SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DI PALEMBANG

Oleh: Urusan Informasi Publik, Bidang Perencanaan

Berdasarkan surat undangan dari Biro Hukum, Sekretatirat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, yang salah satunya ke BBPJN III, mengaadakan Sosialisi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pekerjaan umum tanggal 25 Mei dan 26 Mei 2011 di hotel Jayakarta Daira Palembang.

Pembukaan acara sosialisasi oleh Kepala Biro Hukum, Pak Ismoyo, yang hadir dari BBPJN III yaitu Kepala Bidang Perencanaan ( Ir. Syarkowi, M.Sc ), Kepala Seksi Program dan Data Bidang Perencanaan, Ir. Harunnurasyid, MT serta Esa, Staf Bidang Perencanaan. Dari Instansi lain yaitu dari Balai SDA, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kabupaten /Kota.

Materi yang di sampaikan yaitu UU No; 7/2004; PP no: 16/2005; UU No: 18/1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaannya; UU no: 26/2007; UU No: 38/2004 tentang JALAN dan Peraturan Pelaksanaannya; serta UU No: 1/2011.

Undang-Undang No: 26/2007 tentang Penataan ruang merupakan Payung seluruh kegiatan ke PU an, dengan Peraturan Pemerintah No: 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan ruang dan PP RI no: 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional. Berkenaan dengan UU No:26/2007 dengan Peraturan Pelaksanaannya maka Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota agar segera merevisi RTRWP/RTRWK yang ada.

Bina Marga merupakan salah satu Pilar dari Payung kegiatan ( UU Penataan Ruang), sedangkan sebagai landasan yaitu UU no: 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan Pertauran Pelaksanaan nya yaitu PP RI no; 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang telah di ubah dengan PP No; 4/2010 tentang Perubahan Atas PP No: 28/2000 dan PP No; 92/2010 tentang Perubahan kedua atas PP no; 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Sedangkan PP RI no: 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di ubah dengan PP No: 59 tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi tidak berubah.

Peraturan Pelaksanaan UU No; 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yaitu PP RI No: 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Telah ada perubahan PP RI No: 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol, yaitu PP RI No: 44 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No: 15 Thun 2005 tentang Jalan Tol. UU Tentang Jalan ada wacana Perubahan seperti yang disampaikan dalam kunjungan Tim Perumus RUU usul inisiatif Komisi V DPR RI diruang rapat Bina Praja Pemerintah  Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Mei 2011 dan Pembahasan oleh staf Sekretariat DPRI di BBPJN III dan Dinas PU Bina Marga Prov. SumSel tanggal 26 Mei 2011.

Ada Undang Undang yang terkait secara Sektor, untuk Bina Marga yaitu UU No: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu isinya tentang dana Preservasi Jalan yang belum berjalan. UU lainnya yaitu No: 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Yang terkait secara Umum yaitu UU No: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu aturan tentang Informasi yang mana yang’ Terbuka’ dan yang ‘tertutup’ umtuk Publik. UU lainnya yaitu UU No: 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No: 16/2004 tentang Pembedaharaan Negara, berkenaan Asset serta Perpres No: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.