DENDA KELEBIHAN ANGKUTAN DI POS PEMERIKSAAN TERPADU (PPT) PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oeh: Urusan Informasi Publik, Bidang Perencanaan

Seperti diberitakan dalam Surat kabar harian SRIWIJAYA POST tanggal 1 April 2011 , SEKALI MELINTAS PPT Rp. 500 ribu. Hal tersebut merupakan denda kelebihan angkutan. Dasar pungutan yaitu Peraturan daerah (PERDA) No. 5 Tahun 2002.

Pungutan dijalan raya, terutama kepada pengendara angkutan barang ( truck, dumptruck, trailer dan tronton ) bila melintasi Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT), pengendara harus menyiapkan dana hingga Rp. 500 ribu atau lebih. Dana tersebut disetor langsung kepada Petugas PPT, sebagai denda kelebihan muatan.

Lokasi PPT terdapat di Pematang Panggang, Lintas Timur –dekat batas Lampung arah selatan dan di bagian utara  lokasinya di Senawar, Lintas timur-dekat batas Jambi, sedangkan di Lintas tengah di Martapura –batas Lampung serta di Lahat. Menurut petugas, denda resmi sesuai PERDA No; 5 Tahun 2002, pasal 7 ayat 1 huruf a dan b, diatur kendaraan yang kelebihan muatan 5 hingga 15 % dari MST yang dizinkan dikenakan denda Rp. 150 per kilogram,sedangkan kendaraan yang kelebihan muatan diatas 16 % dikenakan denda Rp. 200 perkilogram.

Selain mengenakan denda, petugas PPT juga berwenang membongkar dan menurunkan kelebihan muatan kendaraan, tapi Petugas memberikan hukuman denda, lebih memilih memberikan toleransi, hal ini juga terkait mungkin karena kesiapan gudang. Denda kelebihan muatan  tersebut, menurut Petugas setiap hari disetor ke Kas Negara dengan bukti setor melalui Bank Sumsel-Babel.

Seperti di fahami oleh Bina Marga, bahwa kelebihan beban akan berdampak 4 kali terhadap BEBAN LEBIH tersebut. Bila kendaraan bermuatan lebih tersebut melintasi sepanjang jalan nasional di rute asal –tujuan kendaraan, termasuk angkutan batubara, seperti yang pernah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan bersama antara Bidang Perencanaan BBPJN III , Polisi Lalu lintas dan Dishub dan Informatika Provinsi Sum-sel beberapa waktu lalu,dapat dibayangkan berapa besar dampaknya terhadap kondisi jalan Nasional tersebut, hal ini perlu kajian dan kordinasi yang intensif dari seluruh Pembina Penyelenggara Jalan.

Berita Sumatera Express tanggal 5 Mei 2011 dengan headline; SARIMUDA: Bubarkan Jembatan Timbang, melansir bahwa karena sering menjadi sorotan public, Dinas Perhubungan selaku pengelola jembatan timbang berencana untuk menutup jembatan timbang tersebut.” Kalau memang keberadaan jembatan timbang di Sumsel menurut masyarakat kurang bermanfaat, maka dapat saja dibubarkan”, kata Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Ir. H.Sarimuda, MT ,sat menjadi pembicara dalam seminar “ Mencari solusi permasalahan angkutan batubara di Sumsel” diruang rapat Senat Universitas Sriwijaya ( Unsri ), Kampus Indralaya pada hari rabu tanggal 4 Mei 2011.

Langkah pertama yaitu dengan mencabut Perda no.5/2002 tentang ketertiban muatan.Untuk mencabut Perda tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Gubernur selaku Executif. Dikatakan, adanya Perda No.5/2002 bukan untuk menambah PAD, dengan memberikan denda kepada pengemudi Truk yang kelebihan muatan. Perda tsb semata mata untuk mengatur dan memberikan efek jera bagi pengemudi truk yang kelebihan muatannnya, namun dalam kenyataannya, Pengemudi kendaraan tidak jera dan memilih membayar denda saat kendaraannya melintasi jembatan timbang, lalu,.. apakah PERDA tsb perlu ditinjau ulang ??.