PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

Oleh: Syarkowi, Ir,M.Sc, Kepala Bidang Perencanaan

Tugas pokok dan Fungsi ( Tupoksi ) Bidang Perencanaan yang terdiri dua Seksi yaitu seksi Program dan data ( Kasie, Ir. Harunnurasyid, MT) dan Seksi Lingkungan dan Keselamatan jalan ( Kasie,Ir. Aidil Fitri ) terkait dengan Tupoksi Subdit Teknik Lingkungan & Keselamatan jalan  ( TLJK) dengan dua Seksi yaitu Seksi Teknik Lingkungan & Mitigasi Bencana Alam dan Seksi Keselamatan jalan.

Tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan yaitu ;

TUGAS POKOK :MELAKSANAKAN PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN PROGRAM,PENGADAAN, AUDIT KESELAMATAN JALAN SERTA PENGENDALIAN DAN MELAKSANAKAN PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN NASIONAL

 FUNGSI ;

  • PENGENDALIAN,PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA PENANGANAN JALAN NASIONAL;
  • PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN SURVEY, INVESTIGASI DAN PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN
  • PENGENDALIAN PENYIAPAN DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN;.
  • PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN TAHUNAN;
  • PELAKSANAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN;
  • PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN;
  • PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN DAN JEMBATAN;
  • PELAKSANAAN AUDIT KESELAMATAN JALAN;
  • PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK; DAN
  • PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BALAI BESAR.

Keterkaitan Tupoksi Subdit TLKJ dengan BBPJN khususnya Bidang Perencanaan dan SNVT P2JN Provinsi ( BBPJN III yaitu Provinsi; Sum-Sel, Kep. Bangka-Belitung ,Bengkulu dan Lampung) dalam rangka antara lain yaitu:

  • Mengaplikasikan NSPK dalam kegiatan peningkatan/pembangunan jalan & jembatan
  • Kordinasi terkait ruas jalan/lokasi berkenaan dengan Lingkungan dan social serta mengimplementasikan desain jalan&jembatan dengan mempertimbangkan lingkungan pada pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan.
  • Aplikasi analisa kawasan rawan bencana dan rawan kecelakaan dalam kegiatan pembangunan/peningkatan jalan & jembatan.
  • Implementasi desain jalan& jembatan yang berkeselamatan dalam pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan & jembatan.

Hal hal tersebut diatas merupakan amanat UU No; 38 tahun 2004, PP No. 34 tahun 2006 tentang jalan, pasal 97 ayat 1: Penyelenggara jalan mempunyaikewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai kewenangannya, artinya bahwa jalan harus berfungsi setiap saat , serta Amanat UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  ( LLAJ ) sebagai berikut:

  • Inventarisasi tingkat pelayanan jalan (termasuk Jembatan) dan permasalahannya.
  • Penyusunan rencana dan program pelaksanaan serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan.
  • Perencanaan, pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan.
  • Perbaikan geometric ruas jalan dan/atau persimpangan jalan.
  • Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas, dan
  • Pengembangan system informasi dan komunikasi dibidang prasaranan jalan.

Dalam acara sosialisasi Pengelolaan lingkungan dan sosial bidang jalan di Aceh tanggal 27-29 April 2011 bertempat di HERMES PALACE Banda Aceh  oleh Subdit Lingkungan dan Keselamatan Jalan Direktorat Bina Teknik yang dihadiri bersama Ka satker P2jN Provinsi Sumatera Selatan (Marsudi, ST, MT), Ka Satker P2JN Kepulauan Bangka-Belitung ( Ryandra Narlan, ST,MT), Asisten Teknik P2JN Bengkulu ( Suradi, ST) serta KaSatker P2JN Provinsi Lampung ( Subagio, ST ) dengan Materi-materi sebagai berikut:

  1. Tupoksi Subdit Teknik Lingkungan & Keselamatan jalan, sekaligus Study Lingkungan dan Sosial Bidang Jalan.
  2. Mitigasi dan Adaptasi Bencana
  3. Struktur Jalan & Jembatan dari Perspektif kerentanan bencana;
  4. Manajemen resiko bencana
  5. Penentuan tingkat resiko bencana;
  6. Model identifiksi daerah rawan bencana;
  7. Tanda alam potensi bencana dan informasi local;Penanggulangan bencana;
  8. Tata cara penanggulangan kerusakan jalan & jembatan akibat bencana alam;

Disamping penjelasan di ruang kelas juga diadakan kunjungan lapangan ke Museum Tsunami, PLTD Apung, Perahu Nelayan yang tersangkut diatas rumah, Mesjid Baiturrahman dan jalan dan jembatan  serta Tsunami and Disaster Mitigation Research Centre ( TDMRC) untuk memberikan gambaran betapa besar dampak kerusakan oleh bencana alam dan  bagaimana penanganan paska bencana. Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( NAD) , tepatnya di Kota Sabang Pulau Weh,dari pelabuhan Ferry Sabang 29 km, terletak  KM 0, yang di prakarsai BJ. HABIBI, sebagai dasar titik awal pengukuran panjang jalan dan titik awal  Nomor ruas di Sumatera baik untuk Lintas Timur, Lintas tengah dan Lintas Barat.

Didalam UU no. 24 tahun 2007 tentang Bencana Alam, di difinisikan Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasaran serta dampak psikologis.

Indonesia rentan terhadap bencana alam karena berada pada pertemuan tiga lempengan utama dunia yaitu lempeng Indo Australia, Eurasia dan Pasifik, yang berpotensi menimbulkan gempa bumi apabila lempeng-lempeng tersebut bertumbukan.Umumnya bencana alam menyebabkan tanah longsor; infrastruktur jalan & Jembatan akan mengalami kerusakan signifikan akibat terjadinya bencana alam yang pada umumnya adalah berupa longsornya badan jalan, tertimbunan badan jalan,runtuhnya jembatan, dimana longsornya badan jalan terutama terjadi pada lokasi dengan keadaan geologi, morfologi, hidrologi dan iklim yang kurang menguntungkan. Di wilayah Balai III terutama di Provinsi Bengkulu dan Lampung atau Jalan Lintas barat ( Jalinbar), sedangkan Provinsi Sumatera Selatan bagian barat atau di Lintas tengah ( Jalinteng) Jalan Nasional.

Penanggulangan bencana dilakukan pada saat Pra-bencana; Saat tanggap darurat setelah bencana dan Pasca-bencana.Tindakan Preventif lebih baik dari pada tindakan korektif,Untuk itu, hal hal yang penting dilakukan pada Penanggulangan bencana saat pra-bencana yaitu:

  1. Pemetaan lokasi ruas jalan yang rawan longsor;
  2. Pemetaan daerah rawan bencana dan mengetahui gejala gejala awal dari bencana;
  3. Menyiapkan alat berat, bahan jembatan darurat ( Balley ), gorong-gorong baja Armco, Kawat beronjong, dan lain-lain serta melakukan pelatihan pemasangannya,
  4. Menyiapkan jalur evakuasi penduduk ketempat aman bila terjadi bencana.

Di fase Pra-bencana, pada lokasi lokasi ruas jalan yang rawan longsor,maka yang perlu dilakukan oleh  Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ( BBPJN ) yaitu hal-hal sebagai  berikut:

  1. Perlu dibuatkan Perencanaan (DESAIN KHUSUS ) baik pada struktur jalan maupun jembatan;
  2. Menanam rumput ( Vetiver), pepohonan pada lereng;
  3. Memperbesar kemiringan lereng > 20 persen.
  4. Pembangunan talud/tembok penahan jalan rawan longor;
  5. Pembangunan/pembuatan  drainase;
  6. Pemetaan daerah rawan bencana;

Sedangkan dari instansi lainnya yang terkait, untuk menghindari bencana, pada lokasi-lokasi ruas jalan yang rawan longsor , yaitu dengan melakukan sebagai berikut;

  1. Reboisasi kawasan hutan;
  2. Penghijauan daerah-daerah rawan longsor;
  3. Pemeliharaan daerah aliran sungai;
  4. Pembentukan peraturan Zonasi pemanfaatan ruang;
  5. Menghindari melakukan  penggalian pada daerah bawah lereng  terjal yang akan menganggu kesetabilan sehingga mudah longsor;
  6. Menghindari membuat sawah baru dan kolam pada leeng yang terjal karena air yang digunakan akan mempengaruhi sifat fisik lereng, lereng menjadi lembek dan gembur sehingga tanah mudah bergerak.