Sistem Manajemen K3Oleh Intan Permata Sari, ST
Pada tanggal 15-16 Maret 2011 diadakan sosialisasi NSPK terkait penyelenggaraan SMK 3 Konstruksi oleh Badan Pembinaan Kontruksi di Batam, Kepulauan Riau. Dalam penyelenggaraan sosialisasi ini dijelaskan beberapa hal yaitu kebijakan SMK 3, penjelasan Juklak Manajemen Risiko K3, Penjelasan Penilaian dan Perhitungan Risiko K3, serta penjelasan  mengenai Pra RK3K dan RK3K calon penyedia jasa.Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi pemeliharaan kebijakan, perencanaan, penerapan, pengukuran dan operasi, pemeriksaan dan peninjauan manajemen di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Perencanaan K3 meliputi manajemen risiko, pemenuhan perundangan dan persyaratan lainnya, sasaran, dan program kerja.
Kegiatan kontruksi dan penggunaan bangunan harus memperhatikan faktor-faktor risiko K3 yaitu faktor risiko terhadap orang, harta benda, lingkungan, keselamatan umum, dan terganggunya kegiatan konstruksi. Pengendalian Risiko adalah penetapan rencana tindakan pencegahan agar potensi bahaya dan tingkat risiko K3 menurun sampai batas yang dapat diterima atau sampai nol dengan urutan pengendalian sebagai berikut :

  1. Eliminasi, yaitu menghilangkan  bahaya sama sekali dalam penggunaan bahan/material berbahaya dengan cara pemisahan rangkaian proses (pengadaan, pengiriman, penggunaan, dan penyimpanan)
  2. Substitusi, yaitu mengganti penggunaan bahan/material berbahaya dengan bahan/material yang memiliki bahaya yang lebih rendah
  3. Rekayasa Teknik, yaitu mendesain ulang metode kerja, proses kerja, atau peralatan (alat pengaman kerja) yang digunakan
  4. Pengendalian Administrasi, yaitu menerapkan peraturan dan petunjuk kerja
  5. Alat Pelindung Diri, yaitu penggunaan alat pelindung yang sesuai standar kualitas
Pada UU NO.18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi memiliki ketentuan umum ”Penyelengaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan lingkungan, untuk mewujudkan tertib penyelengaraan konstruksi”.
Menurut data Jamsostek tahun 1978-2007 dari jumlah kecelakaan kerja 1,593,037 kasus, sektor konstruksi menjadi penyebab tertinggi yaitu sebanyak 32%. Faktor penyebab utama kecelakaan kerja diantaranya faktor tingkah laku manusia, faktor lingkungan, faktor pengelolaan atau prosedur.
Mengingat kegiatan konstruksi sangat kompleks, maka diperlukan SMK 3 konstruksi yang terintegrasi untuk menjamin dan meningkatkan keamanan total dari kecelakaan kerja.Langkah yang dilakukan Kementrian Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum :

  1. Menetapkan Permen PU No : 09/PRT/M/2008, 1 Juli 2008
  2. Menandatangani Kebijakan K3
  3. Menandatangani Pakta Komitmen K3 bersama mitra kerja
  4. Melaksanakan Bintek SMK3
  5. Melaksanakan Pelatihan Akhli K3
  6. Menyiapkan Pedoman K3 Bangunan Gedung
  7. Menyiapkan Juklak Monev K3
  8. Menyiapkan Pedoman Penerapan SMK3 dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Faktor keberhasilan Pelaksanaan SMK3 :

  1. Komitmen pimpinan dan peran serta seluruh personil di dalam implementasi K3 di lapangan
  2. Rencana Penanganan Risiko K3 yang kemungkinan harus ditangani diikuti pengawasan penyelenggaraan K3 di lapangan.
  3. Tindakan perbaikan sistem dan peningkatan kesinambungan penerapan SMK3
Dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggaraannya wajib memenuhi syarat-syarat keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja pada tempat kegiatan kontruksi. Agar dapat terselenggara secara optimal, maka diperlukan suatu pedoman pembinaan dan pengendalian SMK3K, dimana penyusunan pedoman mengacu pada peraturan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja internasional, yaitu OHSAS.
Peraturan dan pedoman tentang SMK3 Bidang Pekerjaan Umum tertuang di Permen PU No.09/PRT/M/2008, dimana dijelaskan tentang ketentuan penyelengaraan SMK3 Konstruksi. Dalam Permen tersebut disebutkan tata cara penyusunan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum bagi penyedia jasa, tugas dan wewenang penyedia atau pengguna jasa, serta dokumen Rencana K3 Kontrak (RK3K). Dokumen Rencana K3 Kontrak (RK3k) harus dibuat oleh penyedia jasa dan telah disetujui oleh pengguna jasa.Setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan konstruksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk selalu menerapkan prinsip K3 pada setiap kegiatan. (Sumber : Bahan paparan sosialisasi NSPK terkait penyelenggaraan SMK 3 Konstruksi)