LAPORAN AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHLAKIP 2010 BBPJN IIIOleh : Urusan Informasi Publik Bidang Perencanaan
Salah satu Tupoksi Bidang Perencanaan (Kabid Ren Ir. Syarkowi, MSc.) yaitu penyusunan LAKIP yang merupakan evaluasi terhadap Penetapan Kinerja (PK) yang ditetapkan tiap awal tahun anggaran. Sebagai pelaksana yaitu Bidang Program dan Data (Kabid Harunnurasyid, ST,MT) dengan staf seksi Proda Sari,Intan,Esa.LAKIP BBPJN III 2010 dan Penetapan Kinerja (PK) 2011 telah disampaikan kepada Ditjen Bina Marga Januari 2011. Dari hasil LAKIP BBPJN III 2010, dalam Pengukuran Kinerja ada yang telah memenuhi tingkat capaian kinerja yang baik, namun masih ada yang perlu peningkatan.
Upaya – upaya yang perlu mendapat perhatian dan peningkatan dalam hal – hal, diantaranya sebagai berikut :

  1. Manajemen

♦ Pemilihan dan penentuan kriteria SDM Satker / PPK

♦ Standar Prosedur Operasi (SOP) untuk :

–     Kegiatan Pelaksanaan

–     Pengelolaan keuangan secara
umum khususnya pinjaman luar
negeri

♦  Monitoring, evaluasi dan
pegendalian

  1. Perencanaan

♦ Komitmen terhadap pencapaian kinerja

♦  Pengoptimalan fungsi Renstra dan Penetapan Kinerja sebagai pemberi arah untuk pencapaian visi dan misi organisasi

♦ Komitmen terhadap penggunaan anggaran sesuai prioritas (Sense of Urgency) perlu ditingkatkan

♦ Keseragaman dalam pembuatan dokumen perencanaan

♦  Kelambatan dalam membuat
desain

3. Pengadaan♦  Kecukupan personil yang
bersertifikasi pengadaan barang dan jasa♦  Pemahaman dan interpertasi yang brbeda Perpres 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah

4. Pelaksanaan

♦  Kondisi lapangan tidak sesuai
dengan desain perencanaan

♦  Kurangnya antisipasi kebutuhan
peralatan

♦  Pembebasan lahan yang belum
tuntas

♦  Kendala pemindahan utilitas
terutama di daerah perkotaan

♦  Pengendalian mutu yang belum
sesuai dengan spesifikasi

♦  Tidak ditetapkan pembayaran MC setiap bulannya

♦  Kemampuan kontraktor, konsultan dan pelaksana proyek perlu peningkatan

5. Pengawasan♦   Pengadaan konsultan sering
terlambat♦  Kemampuan teknis pengawasan
lepangan belum memadai

♦  Kurangnya keberadaan Satker / PPK

6. Evaluasi

♦  Ketersediaan data yang tidak
lengkap dan akurat

♦  Belum berjalan evaluasi sistem

♦  Rendahnya pemahaman yang
komprehensif terhadap indikator – indikator kinerja

♦  Minimnya referensi / SOP untuk
melakukan Evaluasi kinerja

♦  Evaluasi penggunaan wilayah

♦  Belum berjalannya sistem evaluasi kinerja

7. Kurang optimalnya capaian kinerja kegiatan, diantaranya disebabkan karena dalam pengukuran kinerja tidak dihitung berdasarkan target dalam revisi DIPA melainkan terhadap DIPA Awal.

Penerapan akuntabilitas kinerja dan pelaporannya di lingkungan BBPJN III pada tahun ini telah berjalan cukup baik sesuai dengan yang diharapkan karena keseluruhan elemen sitem AKIP sudah dapat diterapkan. Penerapan sistem AKIP yang baik tersebut akan sangat berperan dalam meningkatkan perwujudan budaya akuntabilitas kinerja pada aparat BBPJN III guna mewujudkan good governance yang dicita – citakan.