Latest Entries »

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI

Nomor : 002/POKJA/JK/XI/2015

 

Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III pada Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III akan melaksanakan Penyeseleksian Umum dengan prakualifikasi dengan Sistem Full E-Procurement untuk paket pekerjaan konsultansi sebagai berikut :

 

  1. Paket Pekerjaan

a).    Nama Paket               :   Penyusunan Dokumen Lingkungan

b).   Nilai HPS                    :   Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

c).    Sumber pendanaan  :   APBN Tahun Anggaran 2015

d).   Lingkup pekerjaan    :

Melaksanakan Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Provinsi lampung untuk rencana jalan lintas penghubung ruas Biha-Kota Agung, dengan rincian sebagai berikut:

  1. Ruas Biha – Bengkunat sepanjang 9,611 Km
  2. Ruas Bengkunat – Sanggi sepanjang 65,017 Km
  3. Ruas Sanggi – Wonosobo sepanjang 10,529 Km
  4. Ruas Wonosobo – Kota Agung sepanjang 10,376 Km

Rincian kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebagai berikut :

  1. Melaksanakan survey lapangan dalam rangka mengumpulkan data-data lapangan  yang diperlukan dalam penyusunan AMDAL.
  2. Melaksanakan sosialisasi, yaitu pemberian informasi kepada publik bahwa akan dilaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan pada lokasi yang direncanakan, yang dilakukan melalui public hearing dan pemasangan iklan di koran.
  3. Melaksanakan kegiatan pembahasan dan presentasi yang meliputi presentasi bahan KA ANDAL kepada Tim Teknis dan Komisi AMDAL dan presentasi bahan ANDAL,RKL,RPL Pemarkarsa kepada  Tim Teknis dan Komisi AMDAL.
  4. Melaksanakan kegiatan konsultasi, asistensi dan pelaporan yang diperlukan selama proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung
  5. Persyaratan Peserta

Pekerjaan ini terbuka bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi persyaratan Ijin Usaha dengan Klasifikasi sebagai berikut :

Kegiatan Usaha : Jasa Konstruksi (IUJK)
Layanan/ Bidang : Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi
Sub Layanan/ Sub bidang : Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Lansekap
Kode : PR 103

serta kualifikasi dan persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen kualifikasi ini.

1. Jadwal Prakualifikasi:

2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen kualifikasi : Tanggal 13 – 27 November 2014.

(1)     Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi dilakukan pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tercantum dalam website LPSE Kementerian PU http://www.pu.go.id, aplikasi Full E-Procurement;

(2)     Peserta harus mendaftarkan diri melalui internet pada website LPSE Kementerian PU http://www.pu.go.id, aplikasi Full E-Procurement untuk mendapatkan user id sebagai  peserta dalam Prakualifikasi sesuai paket yang diminati;

(3)     Pada saat mendaftar melalui internet, Peserta harus mencantumkan/mengisi alamat/akun e-mail dan No. Faksimile perusahaan yang merupakan media korespondensi resmi;

(4)     Alamat/akun e-mail Pokja adalah: bidrencana@gmail.com

(5)     Semua informasi akan disampaikan melalui E-mail atau Faksimile;

(6)     Pengambilan dokumen kualifikasi dilakukan dengan cara mengunduh (download) melalui website LPSE Kementerian PU http://www.pu.go.id,

Batas Akhir Pemasukan Dokumen Kualifikasi: Tanggal 27 November 2014 Jam 23.59 WIB.      Calon Peserta Seleksi yang berminat wajib menyampaikan Pakta Integritas sesuai dengan formulir yang terdapat dalam Dokumen Kualifikasi dan disampaikan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Kualifikasi pada Panitia Pengadaan Barang/Jasa (ULP) melalui ULP Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Palembang, Pokja Satker Balai Besar Pelkaksanaan Jalan Nasional III, JL. H. M.  Noerdin  Pandji  Rt. 03 Rw. 01 No. 78 KM. 7  Kel.  Karya  Baru  Kec. Alang – Alang Lebar

Apabila dalam dokumen anggaran yang telah disahkan (DIPA tahun anggaran 2015 berikut revisinya) dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut, maka pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan batal demi hukum dan penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

 

Palembang,  13 Nopember 2014

Kelompok Kerja ULP BBPJN III

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI

Nomor : 001/POKJA/JK/XI/2014

 

Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III pada Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III akan melaksanakan Penyeseleksian Umum dengan prakualifikasi dengan Sistem Full E-Procurement untuk paket pekerjaan konsultansi sebagai berikut :

 

  1. Paket Pekerjaan

a).    Nama Paket              :           Regional Project Management Consutant (RPMC)

b).   Nilai HPS                  :            Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) termasuk PPN

c).    Sumber pendanaan   :          APBN Tahun Anggaran 2015

d).    Lingkup pekerjaan   :

 

  • Melakukan evaluasi program tahun 2014-2015 untuk pemograman tahun 2016.
  • Mendukung Balai Besar dalam melaksanakan pengendalian penyusunan program dan pelaksanaan desain (perencanaan teknis) sehingga akan diperoleh keluaran (output) berupa program dan desain yang bermutu, berdaya guna dan berhasil dalam rangka mendukung Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional di wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III.
  • Membantu dalam monitoring, advis/bimbingan teknik, dan mengevaluasi hasil disain termasuk isi Dokumen Pengadaan.
  • Melakukan Manajemen Informasi.
  • Membantu Balai dalam melakukan evaluasi dan analisis Review Disain pada kasus khusus, bila pada hasil Detail Disain (Detail Engineering Design – DED) ditemukan adanya kebutuhan yang harus direview dalam tahap implementasi (pelaksanaan fisik).
  • Menyiapkan Manajemen Pelaporan serta mengumpulkan data untuk kebutuhan presentasi penanganan jalan dan jembatan di BBPJN III.
  • Melakukan pengumpulan data, mengevaluasi, dan membuat laporan triwulan untuk mendukung Rencana Aksi mengenai perbandingan antara perencanaan berdasarkan Renstra, hasil Konreg 2014, serta progres pelaksanaan.

 

  1. Persyaratan Peserta

Pekerjaan ini terbuka bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi persyaratan Ijin Usaha dengan Klasifikasi sebagai berikut :

Kegiatan Usaha : Jasa Konstruksi (IUJK)
Layanan/ Bidang : Layanan Jasa Manajemen Proyek
Sub Layanan/ Sub bidang : Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
Kode : 32002

serta kualifikasi dan persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen kualifikasi ini .

 

  1. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi

(1)   Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi dilakukan pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tercantum dalam website LPSE Kementerian PU http://www.pu.go.id, aplikasi Full E-Procurement;

(2)   Peserta harus mendaftarkan diri melalui internet pada website LPSE Kementerian PU http://www.pu.go.id, aplikasi Full E-Procurement untuk mendapatkan user id sebagai  peserta dalam Prakualifikasi sesuai paket yang diminati;

(3)   Pada saat mendaftar melalui internet, Peserta harus mencantumkan/mengisi alamat/akun e-mail dan No. Faksimile perusahaan yang merupakan media korespondensi resmi;

(4)   Alamat/akun e-mail Pokja adalah: bidrencana@gmail.com

(5)   Semua informasi akan disampaikan melalui E-mail atau Faksimile;

(5)   Pengambilan dokumen kualifikasi dilakukan dengan cara mengunduh (download) melalui website LPSE Kementerian PU http://www.pu.go.id

  1. Apabila dalam dokumen anggaran yang telah disahkan (DIPA tahun anggaran 2015 berikut revisinya) dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut, maka pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan batal demi hukum dan penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
  2. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.

 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

 

 

Palembang, 13 Nopember 2014

Kelompok Kerja ULP BBPJN III

 

Pendampingan Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan Pada Lokasi Pekerjaan

Tanggal 12 -13 Maret 2014 Bidang Perencanaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III megadakan acara Pendampingan Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan Pada Lokasi Pekerjaan. Acara dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan Jalan Nasional III Bapak Ir.Juni Wahjudiono, M.Sc pada pukul 09.00 WIB, pada kesempatan ini beliau memberikan pengarahan bahwa pelaksanaan pekerjaan harus memperhatikan dampak lingkungan serta penyusunan dokumen harus sesuai prosedur dan tata cara yang benar.

dokling1 dokling4

Narasumber pada hari pertama acara ini adalah Anita Sri Indrawati, ST,MT yang memberikan pengajaran antara lain :

–        Pada Permen PU 11 / PRT / M /2010 dijelaskan tentang syarat menentukan Laik Fungsi Jalan.

–        Penyusunan PPLH paling lama 6 (Enam) bulan sejak sanksi teguran tertulis diterbitkan.

–        Penyusunan Dokumen Pengolahan Lingkungan Hidup (DPLH) seharusnya pada tahap perencanaan jangan pada tahap pelaksanaan sehingga setiap paket yang lagi dikerjakan sudah memiliki dokumen lingkungan.

–        Pada dokumen DPLH apabila dalam jangka 3 (Tiga) tahun masih mempunyai pekerjaan namun masih dalam satu ruas maka tidak perlu lagi menyusun dokumen lingkungan,berbeda dengan SPPL walaupun masih ada pekerjaan namun berbeda masih  dalam satu ruas masih harus menyusun dokumen lingkungan karena pada dokumen SPPL perhitungannya adalah per ruas dan per paket.

dokling2 dokling3

Sedangkan pada hari kedua adalah ibu Yani Agustin dari Indonesian Infrastucture Initiative (IndII) yang pada kesempatan kali ini menjelaskan tentang pengutamaaan keselamatan bagi pengguna jalan dengan cara memasang rambu dan lain sebagainya pada lokasi pekerjaan. Di hari kedua ini juga pserta diajak untuk ke lapangan (lokasi pekerjaan) untuk membahas dan melakukan praktek tentang keselamtan jalan di loksai pekerjaan. Disela – sela acara pesrta diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dan tanya jawab.

Dengan dilaksanakan acara Pendampingan Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan Pada Lokasi Pekerjaan pada kali ini didapat kesimpulan sebagai berikut :

  1. Pemasangan rambu jangan terbuat dari kayu.
  2. Pemasangan jarak antar Kerucut 4 meter atau paling jauh 8 meter
  3. Pada setiap pekerjaan harus ada petugas bendera apalagi sering terdapat penggunaan alat berat yang memakan sebagian badan jalan.
  4. Petugas Bendera harus berada pada zona Dini yang menunujukan adanya aktifitas pekerjaan.
  5. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup seharusnya pada tahap Perencanaan.
  6. Telah disepakati untuk pekerjaan selanjutnya harus menggunakan DPLH bukan SPPL
  7. Pada Dokumen Lingkungan apabila dalam jangka 3 (Tiga) tahun masih mempunyai pekerjaan asalkan dalam satu ruas maka tidak perlu lagi menyusun dokumen lingkungan.

Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai 

SKP1

Pada hari Jumat 28 Februari 2014 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai di Lingkungan BBPJN III, adapun kegiatan ini meliputi :

  1. Kebijakan Penilaian Prestasi Kinerja PNS Terkait Terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  2. Pedoman Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Permen PU No. 15/PRT/M/2013
  3. Penyusunan dan Praktek SKP

Acara kali ini dihadiri oleh 49 peseta yang berasal dari empat provinsi (Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung) di Lingkungan BBPJN III.

SKP_2   SKP_5

 

KONTRAK BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE BASE CONTRACT)

Workshop tentang Penyusunan Dokumen Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Base Contract) dilaksanakan oleh Bintek Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 5-6 Desember bertempat di Galery Cimbeluit, Bandung. Acara workshop dihadiri oleh perwakilan dari tim penyusunan dokumen lelang dari masing-masing daerah seperti P2JN Provinsi Lampung, P2JN Provinsi Makasar dan tim penyusunan dokumen lelang dari Propinsi Jawa Tengah. Materi yang diberikan oleh fasilitator dari tim Bintek Kementerian Pekerjaan Umum terdiri dari penjelasan umum dokumen pengadaan dan simulasi pengisian dokumen lelang (syarat-syarat khusus kontrak & spesifikasi kinerja dan keluaran). Ringkasan dari materi yang disampaikan  adalah sebagai berikut:

Definisi Performance Base Contract (PBC) menurut Bank Dunia ialah kontrak yang mendasarkan  pembayaran untuk biaya manjemen dan pemeliharaan jalan  secara  langsung  dihubungkan  dengan  kinerja  kontraktor dalam memenuhi   indikator kinerja minimum yang ditetapkan. Secara bebas, PBC dapat diterjemahkan pula sebagai produk akhir yang  pencapaiannya  sepenuhnya  ditentukan  oleh kontraktor  dan pembayaran kontrak ditentukan oleh seberapa  baik  kontraktor  berhasil  memenuhi standar kinerja minimal yang ditetapkan dalam kontrak, dan bukan pada jumlah pekerjaan dan jasa yang dikerjakan.

Berbeda  dengan  metode  kontrak  tradisional, pemilik proyek (owner) biasanya menentukan spesifikasi teknis, teknologi, bahan baku dan jumlah bahan baku yang diperlukan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dan pembayaran kepada  kontraktor  didasarkan  atas  jumlah input yang digunakan. Dengan PBC pemilik proyek tidak secara rinci menentukan metode atau material apa yang digunakan, sebagai gantinya pemilik proyek menetapkan indikator kinerja minimum yang harus dipenuhi oleh pihak kontraktor, misalnya untuk pemeliharaan jalan tidak ada toleransi adanya lubang dengan diameter tertentu, tidak boleh ada retakan, marka jalan harus terlihat jelas, saluran drainase berfungsi baik  dan sebagainya.

PBC juga menetapkan suatu pendekatan kontrak yang menyediakan insentif dan disinsentif  atau  keduanya  kepada kontraktor  untuk  mencapai  standar kinerja atau target hasil yang terukur. Ukuran kinerja dinyatakan dalam tingkat layanan (level of services) dengan skala standar  kinerja tertentu,  termasuk respon waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan, disertai dengan pemantauan  kinerja  yang  sistematik  (performance monitoring) guna menilai kinerja  kontraktor sebagai  dasar  pembayaran kontrak.

Pada  jenis  kontrak  PBC  terdapat  keleluasaan kontraktor untuk   menentukan perancangan, proses   manajemen dan metode kerja yang paling efisien, termasuk penerapan teknologi  inovatif, sehingga  membuka  peluang untuk meningkatkan keuntungan karena kontraktor  dapat menghemat  biaya  melalui  peningkatan  efisiensi  dan efektivitas desain, proses, dan teknologi.

Prinsip dan Ciri Performance Base Contract (PBC):

  • Kepuasan Pengguna Jalan.
  • Pengalihan Risiko.
  • Peluang Inovasi.
  • Memotong Rantai Birokrasi.
  • Kontrak Terintegrasi.
  • Nilai Kontrak Lumpsum >Rp 100 M.
  • Periode Kontrak ± 10 tahun.

Cakupan layanan pada Performance Base Contract (PBC):

–  Perencanaan Teknis;

–  Pekerjaan Konstruksi; dan

–  Layanan Pemeliharaan.

Terhadap PRASARANA JALAN meliputi:

  • Lajur Lalu-lintas, mulai dari penyiapan tanah dasar s.d. lapis permukaan ;
  • Bahu Jalan ;
  • Drainase ;
  • Perlengkapan Jalan ;
  • Bangunan Pelengkap ; dan
  • Pengendalian Tumbuh-tumbuhan,

Yang ada di dalam “WILAYAH KONTRAK”

 

pbc1

pbc3

pbc2

Rapat Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan Provinsi Lampung 2013

Bandar Lampung, 30 Oktober 2013

Pada tanggal 30 Oktober 2013 bertempat di Amalia Hotel, Bandar Lampung, Bidang Perencanaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III melaksanakan kegiatan Rapat Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan Provinsi Lampung 2013. Seperti yang telah diamanatkan pada Undang – Undang Lalu Lintas maupung Undang – Undang Jalan bahwa kita memiliki kewajiban melaksanakan Uji Laik Fungsi Jalan bersama – sama yang dilaksanakan oleh tiga unsur penyelenggara jalan yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengevaluasi infrastruktur jalan yang ada. Hadir dalam acara ini yaitu para anggota tim Uji LFJ yang di-SK-kan oleh Menteri Pekerjaan umum dan juga unsur manajer – manajer ruas (PPK dan Satker) penyelenggara jalan nasional di provinsi Lampung. Seperti yang telah diketahui BBPJN III melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional, sedangkan jalan provinsi oleh Dinas PU Provinsi, dan Jalan Kota/Kabupaten oleh Dinas PU Kota/Kabupaten.

???????????????????????????????

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan ini memang dilaksanakan khusus pada jalan nasional, tetapi kita berharap para Dinas di tingkat provinsi maupun Kota/Kabupaten dapat melaksanakan kegiatan serupa pada ruas – ruas jalan tingkat provinsi maupun Kota/Kabupaten tersebut. Dalam acara ini kami juga mengundang dari unsur universitas yaitu Fakultas Teknik Universitas Lampung yang kami harap bisa mensosialisasikan Uji Laik Fungsi Jalan ini kepada masyarakat dan mentransfer ilmu di dalam unsur universitas itu sendiri karena keselamatan jalan ini bukan hanya tanggung jawab para penyelenggara jalan tetapi juga seluruh unsur masyarakat.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Bimbingan Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Bandar Lampung, 28 – 29 Oktober 2012

Pada tanggal 28 – 29 Oktober 2012 bertempat di Hotel Amalia Bandar Lampung, Bidang Perencanaan  Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III menyelenggarakan Bimbingan Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Acara ini dihadiri oleh para utusan dari seluruh Satker (empat provinsi) di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III, khususnya para anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Acara ini mengunadang Bapak Haris Puradireja selaku narasumber di hari pertama. Bidang Perencanaan melaksanakan acara ini dikarenakan dari evaluasi yang selama ini dilakukan ternyata kita masih butuh bimbingan para narasumber dari Bapekon serta LKPP yang sangat berpengalaman perihal pengadaan barang dan jasa maupun dalam hal hukum kontrak. Seperti yang dirasakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah masih berjalan selama setahun, dalam melaksanakannya kita masih dalam tahap learning by doing bekerja melaksanakannya bermetode trial and error.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Pada tahun ini POKJA di lingkungan BBPJN III akan lebih banyak, ada sekitar 24 POKJA yang dibentuk di lingkungan BBPJN III. POKJA pada tahun ini juga akan dibagi dalam dua kelompok, yaitu untuk pengadaan bernilai 10 milyar ke atas dan yang bernilai 10 milyar ke bawah. Akibatnya dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak untuk menjadi anggota POKJA BBPJN III, sehingga banyak anggota yang baru bergabung di POKJA BBPJN III. Untuk itu acara Bimbingan Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dirasa masih diperlukan guna menambah pengetahuan para anggota POKJA BBPJN III baik yang baru saja bergabung maupun yang sudah berpengalaman dalam pengadaan barang dan jasa.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Rapat Koordinasi dan Petunjuk Teknis Uji LFJ di Prov. Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu dan Lampung

Palembang, 7 – 8 Oktober 2013

???????????????????????????????

Sehubungan dengan perlunya koordinasi antar instansi dan pemahaman mengenai pelaksanaan Laik Fungsi Jalan TA 2013, serta pengarahan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan TA 2013, Bidang Perencanaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III mengadakan acara Rapat Koordinasi dan Petunjuk Teknis Uji LFJ di Prov. Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu dan Lampung. Acara ini merupakan kali ke dua yang telah diselenggarakan oleh Bidang Perencanaan BBPJN III yang sebelumnya diadakan pada tahun 2013 yang lalu. Sesuai dengan Permen PU No. 11 bahwa Uji Laik Fungsi Jalan ini akan selesai dalam dua tahun yaitu tahun 2012 hingga 2013 ini. Acara ini dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan BBPJN III Ir. Syarkowi, M.Sc, dihadiri oleh Kepala Sub Direktorat, dari Kepolisian, Dinas Perhubungan serta para anggota Tim Uji Laik Fungsi Jalan Tahun 2013.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

??????????????????????????????? lfj13-4

Landasan hukum tentang Uji Laik Fungsi Jalan ini adalah Undang – Undang Jalan yang pada pasal 30 menyebutkan masalah jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, di lapangan masih banyak hal – hal yang mungkin masih perlu diperhatikan dalam keselamatan jalan ini. Ruas Jalan Nasional di wilayah BBPJN III ada 3.897,29 KM yang tersebar di empat provinsi (Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung), pada tahun 2012 yang lalu Bidang Perencanaan BBPJN III telah melaksanakan Uji laik Fungsi Jalan sebanyak 2.000 KM, dari panjang tersebut didapatkan status jalan yang Laik Bersyarat belum ada yang Laik, untuk tahun 2013 ini akan diselesaikan dari sisa panjang ruas Jalan Nasional di wilayah BBPJN III. Pada thun 2013 ini ada beberapa perpindahan personil Tim Uji Laik Fungsi Jalan baik dari unsur BBPJN III, Kepolisian maupun Dinas Perhubungan yang sebelumnya telah ditunjuk. Dalam pelaksanaan baik di tahun 2012 maupun 2013 masih banyak kekurangan sehingga melalui acara ini diharapkan pada tahun 2014 dilakukan monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan Uji Laik Fungsi Jalan ini.Dalam acara ini juga diadakan pelatihan simulasi Uji Laik Fungsi Jalan yang bertempat di Ruas Jalan Akses Bandara.

Dengan Uji Laik Fungsi Jalan ini diharapkan dapat menurunkan angka fatalitas kecelakaan di jalan hingga 50 %.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Rapat Kelayakan Teknis Desain TA. 2014 di Lingkup Wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional

Palembang, 9 – 10 Oktober 2013

??????????????????????????????? desain2
Dalam rangka persiapan Pelelangan Pekerjaan TA.2014 kiranya perlu diadakan penilaian Kelayakan Teknis Desain  di empat Provinsi Lingkup Wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III (Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka-Belitung). Pada tanggal 9 – 10 Oktober 2013 Bidang Perencanaan BBPJN III mengadakan acara Rapat Kelayakan Teknis Desain TA. 2014 di Lingkup Wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional yang bertempat di Hotel Maxone – Palembang. Acara ini dihadiri oleh Kasubdit Wilayah I Bapak Ahmad Sofyan Lubis, Sisdal Wilayah, Subdit Teknik Jalan dan Jembatan, Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan, para kepala seksi BBPJN III, para Satker dan PPK, para Konsultan di lingkungan BBPJN III. Pada kesempatan kali ini acara dibuka oleh oleh Kasubdit Wilayah I Bapak Ir. Ahmad Sofyan Lubis, M.Si dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III yang juga memberikan beberapa pengarahan tentang Kelayakan Teknis Desain TA. 2014 di Lingkup Wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Acara ini diadakan dengan tujuan dalam rangka pemantapan dan kesiapan desain untuk Program Tahun Anggaran 2014, sesuai Surat Edara Dirjen Bina Marga No. 04 28 Juli 2011 yang memeberitahukan agar para Satker P2JN dan Satker Fisik melakukan penajaman untuk Program Tahun Anggaran 2014 dan peningkatan mutu desain yang dalam dua hari ini (9 – 10 Oktober 2013) akan bersama sama mengevaluasi kesiapan desain serta mutunya. Penajaman Program ini juga terkait pencapaian Rencana Strategis 2010 – 2014 baik presentasi kemantapan maupun panjang – panjang   target yang sudah ditetapkan, di sisi lain juga perlu tercapainya kualitas jalan yang bermutu, handal dan berkeselamatan. Dalam acara ini dilaksanakan pencapaian kesepakatan antara Satker Fisik dan P2JN yang akan ditindaklanjuti untuk info lelang.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Banten, 10 – 11 Oktober 2013

Jafung Pranata Humas di Kementerian PU sejak dilahirkan tahun 2008, hingga saat ini yang perlu harus didorong agar berkembang. Humas sebagai ujung tombak Kementerian ke depan menghadapi tantangan lebih berat lagi, saat ini saja dengan lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diimplementasikan Mei Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

humas2

Selanjutnya berbicara tentang Kementerian PU, sebagai penerima alokasi an ggaran terbesar setelah Diknas ini juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel melalui penyebarluasan informasi yang seluas – luasnya kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Siapakah yang harus berperan dan bertanggungjawab dalam hal ini? Ya kita semua, Pimpinan dan jajaran yang ada di Kementerian PU, khususnya para Jafung Pranata Humas. Ini karena terbatasnya jumlah jabatan struktural yang ada. Inilah pentingnya dilahirkan jafung Pranata Humas sebagai  ujung tombak pendukung, pendamping pejabat struktural Humas yang ada.

Hal penting yang perlu mendapat perhatian dari pimpinan adalah bagaimana atlas dari jafung tersebut bisa memahami tugas dan fungsi dari jafung, memotivasi, mendorong serta secara konsisten agar jafung tersebut dapat berkembang dan menjadi ujung tombak di tempat jafung tersebut bertugas.

Kementerian PU melalui Pusat Komunikasi Publik yang  memiliki peran kunci dalam membina, memonitor, mengevaluasi sekaligus menjaring aparatur di lingkungan Kementerian PU yang akan berkiprah dalam jabatan fungsional pranata humas, secara berkesinambungan terus berupaya melakukan sosialisasi betapa pentingnya peran Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) mulai dari unit satminkal pusat hingga balai – balai yang tersebar di berbagai daerah. Salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas Di Lingkungan Kementerian PU yang berlangsung di Banten selama dua hari mulai tanggal 10 Oktober  hingga 11 Oktober 2013.

humas1 humas5

Sebagai ujung tombak manajemen informasi, Pejabat Fungsional Pranata Humas seyogyanya bukan sekadar mampu menyampaikan sebuah kebijakan, program atau kinerja, inovasi, melainkan juga menyampaikan latar belakang mengapa tindakan itu dilaksanakan, apa tujuannya, dan apa pentingnya bagi masyarakat. Hanya dengan cara inilah masyarakat bisa memahami, menerima, mendukung serta berperan serta aktif dalam setiap langkah yang diambil oleh pemerintah.

Perlu diketahui, Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas ini diselenggarakan untuk memperdalam pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab yang diemban Jabatan Fungsional Pranata Humas, sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya dalam mengkomunikasikan kebijakan, strategi dalam penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PU.

Berbagai permasalahan yang muncul mulai dari keterbatasan anggaran kehumasan, keterbatasan SDM, minimnya perhatian pimpinan, hingga belum adanya struktur organisasi kehumasan yang jelas, jangan sampai dijadikan penghalang melainkan pemacu semangat dalam berkarya mengelola dan menyebarluaskan informasi.

Tak dapat dipungkiri bahwa jumlah pejabat fungsional pranata humas di lingkungan Kementerian PU dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Jumlah pejabat fungsional pranata humas dari tahun 2008 sampai dengan 2010 sebanyak 33 orang. Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 20 orang. Lalu hingga September 2013 menurun menjadi hanya 8 orang pejabat fungsional pranata humas yang masih terdaftar aktif. Sementara dari 21 orang peserta Diklat Sertifikasi Pranata Humas Tingkat Ahli Tahun 2011 di Bandung, baru 1 orang yang lolos menjadi pejabat fungsional pranata humas setelah melalui tahap Sidang Jafung Pranata Humas di bulan Agustus kemarin.

humas3 humas4

Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas Di Lingkungan Kementerian PU ini dihadiri pula oleh Pejabat Esselon III dan IV terkait serta perwakilan balai – balai yang berada di Lingkungan Kementerian PU, dari catatan absensi peserta telah hadir sebanyak 45 orang.

Dalam gelaran Bimtek Jafung Humas kali ini, kami telah memilih narasumber yang memang berkompeten dibidang reformasi birokrasi serta penataan organisasi melalui Jabatan Fungsional yaitu Bapak Aba Subagja, S.Sos., MAP, selaku Kabid Standar Jabatan SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Bapak Drs. Syamsu Aidil, MM, selaku Praktisi Jafung Pranata Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu, besar kiranya harapan kami agar para peserta yang telah hadir mampu menyerap ilmu dan pengetahuan sekaligus belajar dari kedua narasumber yang kami hadirkan dalam acara ini.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.