Latest Entries »

Rapat Koordinasi Laik Fungsi Jalan Provinsi Bengkulu

Oleh Urusan Informasi Publik BBPJN III

Pada tanggal 17 Juli bertempat di Hote Grage Horizon Bengkulu dilaksanakan rapat koordinasi Laik Fungsi Jalan oleh Bidang Perencanaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Kementerian Pekerjaan Umum. Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai pelaksanaan  dari Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 122/KPTS/M/2012 tentang pembentukan Tim Uji Laik Fungsi Jalan Nasional di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III.

Rapat koordinasi membahas tentang ruas jalan yang termasuk dalam lingkup yang akan dilakukan Laik Fungsi Jalan di Provinsi Bengkulu. Rapat diikuti oleh peserta dari instansi lain seperti  Ditlantas kota Bengkulu, Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Kerja P2JN Bengkulu, PPK di wilayah satuan kerja Bengkulu, Core Team BBPJN III dan P2JN Bengkulu serta unsur kontraktor.

Dalam agenda rapat dijelaskan mengenai Uji Laik Fungsi Jalan oleh narasumber dari Kepala Bidang Perencanaan BBPJN III, Ir. Syarkowi, M.Sc, yang menjelaskan tentang Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Uji Laik Fungsi Jalan dan tata cara pelaksanaan uji laik fungsi jalan. selain itu dari pihak Dinas Perhubungan diwakili oleh Bapak Agus Suprapto juga memberikan paparan mengenai ruang lingkup dan tugas terkait dengan Dinas Perhubungan.

Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya rapat koordinasi Uji Laik Fungsi Jalan ini adalah untuk mensinergikan dan menselaraskan kegiatan uji laik fungsi jalan yang akan dilaksanakan di empat propinsi yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung.

Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Tengah

Oleh Urusan Informasi Publik BBPJN III

Bertempat di Ruang Rapat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III (18/7), diadakan Rapat Konsultasi Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Masalah Pembangunan Jalan. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelaksanaan BBPJN III (Ir. H. Kgs. Syaiful Anwar, MT), didampingi Kasubdit Wilayah ID (Ir. Sofian Lubis, MSi), Plh. Kasi Perencanaan Teknis dan Lingkungan Bidang Perencanaan, Kepala Satuan Kerja Wilayah I Provinsi Bangka Belitung, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, serta Anggota DPRD Bangka Tengah.

Dalam hal Rencana Pembuatan Taman Kota di Koba yang mengenai badan jalan nasional, diharapkan pemerintah daerah dapat menyiapkan desain taman kota untuk menjadi bahan studi lalu lintas sehingga perencanaan posisi badan jalan dapat disesuaikan dan tidak menyalahi Persyaratan Teknis Jalan. Diperlukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan tinjauan langsung oleh Bidang Perencanaan dari BBPJN III dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bappeda dan Dinas PU Kabupaten Bangka Tengah, disertai Satker di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengenai ruas jalan Terentang-Koba yang termasuk jalan nasional ruas Namang-Koba, diharapkan oleh pemerintah daerah dapat segera dipindahkan, dikarenakan badan jalan berada dipinggir pantai (± 10 m) sehingga ditakutkan akan berakibat buruk. Menurut anggota Dewan, daerah ini akan dikembangkan menjadi daerah pariwisata. Seperti yang diutarakan oleh Ketua Rombongan DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Pemerintah Daerah siap menyediakan dana untuk pembebasan lahan. Tambahan dari Kasubdit Wilayah ID, bahwasanya diperlukan studi dan desain khusus sebelum tahap perecanaan. (A/P)

Upaya Menciptakan Lokasi Pekerjaan Yang Lebih Berkeselamatan

Oleh Intan Permata Sari, Bidang Perencanaan BBPJN III

Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai institusi penyelenggaraan jalan sesuai dengan misi Direktorat Jenderal Bina Marga yaitu :”Mewujudkan jaringan jalan nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat – pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional”, melakukan peningkatan keselamatan jalan dengan fokus pada permasalahan pada bagaimana mereduksi angka dan resiko fatalitas dan luka serius akibat kecelakaan. Salah satu kegiatan untuk mencapainya melalui sosialisasi kepada unsur penyelenggara jalan, koordinasi dengan unsur lalu lintas dan kepolisian, review desain perencanaan agar mengikuti standar keselamatan ataupun melalui Audit Keselamatan Jalan langsung di Lapangan.

Workshop Keselamatan Jalan dan Upaya Menciptakan Lokasi Pekerjaan Jalan Yang Lebih Berkeselamatan yang diadakan di Bandar Lampung, 9-10 Juli 2012, bertujuan untuk membantu para ahli teknik jalan dalam melaksanakan manajemen lalu lintas pada pekerjaan jalan yang lebih berkeselamatan untuk mengurangi angka fatalitas kecelakaan lalu lintas pada masa konstruksi berjalan. Acara yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh utusan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, utusan dari Satuan Kerja, Kontraktor, Konsultan Pengawas, Coreteam P2JN, dan Coreteam BBPJN III, dimana terlihat antusias dari peserta, dari 40 orang yang diundang, yang memenuhi undangan sebanyak 59 orang.

Workshop ini terselenggara atas kerjasama BBPJN III dan Indonesia Infrastructure Initiative (INDII)-Ausaid, dengan pembicara Ir. Herry Vaza, MengSc (Kasubdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan), Mr. Phillip Jordan, Ibu Jany Agustin, dan Bapak Victor Taufik dari IndII. Selain paparan dan diskusi di kelas, juga diadakan kunjungan lapangan ke Ruas Tegineneng-Sp. Tanjung Karang, untuk melihat kondisi rambu-rambu keselamatan pada saat konstruksi berjalan. Dari hasil pengamatan di lapangan, lalu didiskusikan lebih lanjut melalui simulasi, agar para peserta dapat langsung mempratekkan pemasangan rambu dan jenis rambu yang perlu dipasang pada saat pelaksanaan konstruksi.

Acara ini ditutup oleh Plh. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III (Ir. Ahmad Sofian Lubis, M.Si). Kesimpulan dari diskusi antara lain diperlukan koordinasi lebih lanjut antara Dinas Perhubungan, Ditlantas, dan Bina Marga, serta dari pemerintah daerah yang berkaitan dengan ijin utilitas dan pemanfaatan bagian-bagian jalan.

RAPAT PENAJAMAN PROGRAM 2013 PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh Urusan Informasi Publik, Bidang Perencanaan BBPJN III

Bertempat di ruang rapat P2JN Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 22 Juni 2012, diadakan rapat Penajaman Program 2013 Provinsi Sumatera Selatan. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala SNVT P2JN Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Gunawan, MT ini dihadiri oleh Plh. Kasi Perencanaan Teknis dan Lingkungan Bidang Perencanaan BBPJN III, M. Syazili, ST, MT, Konsultan RPMC, dan Coreteam P2JN Provinsi Sumatera Selatan. Dalam rapat ini dibahas mengenai penanganan jalan dan jembatan, baik penanganan rutin, penanganan berkala (rehabilitasi), dan peningkatan kapasitas (pelebaran jalan) untuk jalan-jalan nasional pada tahun 2013.

Penajaman Program diperlukan untuk membahas lebih lanjut mengenai hasil dari Konsultasi Regional (Konreg) yang telah diajukan ke Musrenbangnas. Pembahasan dilakukan intern Perencanaan untuk selanjutnya akan dibahas lagi lebih lanjut dengan masing-masing Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional untuk me-recheck  paket-paket penanganan yang didahulukan pada tahun 2013.

Beberapa point penting mengenai penanganan tahun 2013 yaitu penuntasan pelebaran jalan di Lintas Timur Sumatera, Duplikasi Musi II, dan Pembangunan Tahap I Underpass Simpang Patal. Penanganan Berkala dan Rekonstruksi (Rehabilitasi) Jalan pada tahun 2013, dimana dikondisikan menggunakan prediksi kemantapan jalan akhir tahun 2012 setelah selesai penanganan jalan dan jembatan tahun ini.

Rapat Koordinasi Palembang Western Ring Road Jl. Sukarno-Hatta Palembang

Oleh : Rina Windarti

Pada tanggal 25 Juni 2012 bertempat di ruang rapat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) III dilaksanakan rapat koordinasi mengenai pekerjaan Palembang Western Ring Road yang berlokasi di Jalan Sukarno-Hatta Palembang, Sumatera Selatan.

Rapat dihadiri oleh Kepala Bidang Perencanaan BBPJN III, Ir. Sarkowi, M.Sc, Kepala Bidang Pelaksanaan Ir. Kgs. Saiful Anwar,  MT, Kepala Satuan Kerja P2JN Sumatera Selatan Ir. Gunawan, MT, PPK Metropolitan Palembang, Ramon Massey S, ST, MT, Konsultan Manajemen Proyek,  Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Paket Palembang Western Ring Road.

Dalam rapat dibahas tentang lingkup dari pekerjaan yaitu :

  • Pelebaran Jalan  sepanjang 8,73 Km dari 2 lajur menjadi 4lajur, dengan lebar jalan  7 meter
  • Overlay perbaikan crown jalan eksisting sepanjang 8,73 Km
  • Pembangunan Jembatan baru di sisi pelebaran dan di sisi jalan eksisting, bentang 16 meter
  • Pembenahan 3 buah simpang : Parameswara, Alang-alang Lebar dan Parameswara
  • Pembuatan 3 buah U-Turn
  • Box Culvert , Drainase dan Perlengkapan Jalan

 

Selain lingkup pekerjaan, dibahas juga tentang progress kemajuan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan hambatan yang dialami oleh kontraktor pelaksana untuk kemudian dibahas mengenai solusi dan rekomendasi untuk mengatasi hambatan pekerjaan yang ada.

Salah satu poin penting yang ditekankan dalam pembahasan rapat yaitu mengenai manajemen lalu lintas dan keselamatan jalan yang diterapkan di lingkungan kerja Palembang Western Ring Road. Selain itu juga ditekankan tentang penguasaan manajemen proyek baik untuk mendukung kinerja pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat selesai  tepat waktu dan tepat mutu sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan.

Bimbingan Kegiatan Teknis  Sistem Manajemen Mutu

Oleh Urusan Informasi Publik, Bidang Perencanaan BBPJN III

Pusat Pembinaan Penyelenggaran Konstruksi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pembinaan bidang pengadaan jasa konstruksi memberikan  Bimbingan Teknis Bidang SMM Konstruksi bagi pembinaan jasa konstruksi daerah dengan harapan para pelaku tersebut dapat memberikan pemahaman informasi kepada semua pihak terkait mengenai materi ini. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, peserta Bimbingan Teknis nantinya dapat menigkatkan kapasitas dan kompetensi selruh pelaku jasa konstruksi.

Diharapkan dengan pentelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis dalam Bidang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi ini dapat menciptakan keberhasilan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu di tempat kerja masing – masing, sehingga penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat tercipta produk konstruksi yang handal, tepat mutu, tepat waktu, serta tepat dana.

Bimbingan Kegiatan Teknis  Sistem Manajemen Mutu ini berlangsung selama tiga hari yaitu tanggal 19 sampai 21 Juni 2012. Materi yang diberikan pada pelaksanaan Bimbingan Kegiatan Teknis  Sistem Manajemen Mutu ini antara lain :

  1. Kebijakan Pemerintah Tentang Mutu
  2. Kebijakan SMM sesuai Permen PU No. 04/PRT/M/2009
  3. Penerapan SMM di Kementerian PU
  4. 8 (Delapan) Prinsip Manajemen Mutu
  5. Lampiran 1 Permen PU No. 04.PRT/M/2009
  6. Pengantar Penyusunan RMP
  7. Pengantar Penyusunan RMK
  8. Dokumentasi, Rekaman dan Sumber Daya
  9. Audit Internal – Pemantauan Proses dan Produk
  10. Pengendalian PTS, Tindakan Korektif dan Tindakan Pencegahan

Diharapkan dengan kegiatan Bimbingan Kegiatan Teknis  Sistem Manajemen Mutu ini dapat memberikan pengetahuan dan peningkatan pemahaman bagi pelaku jasa konstruksi di seluruh Indonesia tentang Sistem Manajemen Mutu.

Workshop Keselamatan Jalan pada Pekerjaan Jalan di Indonesia

Oleh : Rina Windarti, Informasi Publik BBPJN III

Pada tanggal 13-14 Juni 2012 diadakan Acara Workshop Keselamatan Jalan pada pekerjaan Jalan di Indonesia. Acara ini terselenggara atas kerjasama Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum dan INDII (Indonesia Infrastucture Initiative). Workshop keselamatan jalan ini berisi tentang materi-materi antara lain tentang Kebijakan Keselamatan Jalan, Rambu,Marka dan Deliniasi, Pengantar Keselamatan Jalan Pada Pekerjaan Jalan serta Management Hazard Sisi Jalan di Pekerjaan Jalan. Selain diberikan materi di kelas, dilakukan juga kunjungan ke lapangan untuk mengetahui dan menganalisa manajemen pengaturan lalu lintas di pekerjaan jalan.

Kunjungan lapangan dilakukan di pekerjaan jalan Western Ring Road di Jalan Sukarno Hatta Palembang. Pada kegiatan workshop keselamatan jalan ini juga dilakukan latihan menyusun manajemen lalu lintas yang dilanjutkan dengan diskusi atas latihan yang telah dilakukan. Selaku pembicara dalam kegiatan workshop ini adalah Mr. Phillip Jordan dan Jany Agustin dari INDII (Indonesia Infrastucture Initiative).

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan workshop ini adalah peran Kementerian Pekerjaan Umum selaku penyelenggara jalan yang berkewajiban mewujudkan jalan yang berkeselamatan bagi pengguna maupun pekerja jalan di lokasi pekerjaan. Seringkali pekerja jalan mengabaikan keselamatan dirinya karena belum adanya pengetahuan tentang bahaya yang ada. Peran serta dari institusi lain seperti Kementerian Perhubungan dan Kepolisian juga diperlukan dalam mewujudkan jalan yang berkeselamatan bagi semua pengguna jalan.

Rapat Kerja Pembinaan dan Penilaian Usulan Program 5 Tahunan dan Tahunan, Serta Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan TA 2012 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I

Oleh: Urusan Informasi Publik, Bidang Perencanaan BBPJN III

Dalam rangka peningkatan kinerja dan menindaklanjuti reformasi birokrasi yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Jalan Nasional, maka diselenggarakan Rapat Kerja dengan tema “Rapat Kerja Pembinaan dan Penilaian Usulan Program 5 Tahunan dan Tahunan, Serta Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan TA 2012 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I”

Peserta pada rapat kerja kali ini adalah para Satuan Kerja di lingkungan Bina Pelaksanaan Wilayah I. Acara ini dilaksanakan selama dua hari berturut – turut yang berlangdung pada hari Rabu dan Kamis tanggal 6 dan 7 Juni 2012 yang dimulai pada jam 8 pagi bertempat di Aston Palembang Hotel and Conference Center.

Pada hari pertama rapat dimulai dengan sambutan Kepala BBPJN III yang pada kesempatan ini diwakili oleh Pelaksana Harian Kepala BBPJN III Bapak Ir. Ahmad Sofian Lubis, M.Si, yang selanjutnya pembukaan dan pengarahan oleh Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I. Masuk pada sesi pertama yaitu Pemaparan Permen PU No. 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan, Permen PU No. 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan, Permen PU No. 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan serta Kepmen PU No. 58/KPTS/M/2012 tentang Penerapan Kelas Jalan Berdasarkan Daya Dukung untuk Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

Pada Sesi kedua di hari pertama ini dilanjutkan dengan Presentasi dari :

  1. Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Bangka Belitung
  2. Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Bangka Belitung
  3. Kepala SKPD Dinas PU Prov. Bangka Belitung
  4. Kasatker Perencana dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Prov. Bangka Belitung

Sesi ketiga hari pertama dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, setelah presentasi dari wilayah Bangka Belitun diteruskan dengan presentasi dari :

  1. Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Bengkulu
  2. Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Bengkulu
  3. Kepala SKPD Dinas PU Prov. Bengkulu
  4. Kasatker Perencana dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Prov. Bengkulu

Pada hari pertama acara ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab dan diakhiri pada sekitar pukul 17.15 WIB.

Rapat Kerja Pembinaan dan Penilaian Usulan Program 5 Tahunan dan Tahunan, Serta Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan TA 2012 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I dilanjutkan pada hari kedua, Kamis 7 Juni 2012 dengan sesi presentasi dari :

  1. Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Sumatera Selatan
  2. Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Sumatera Selatan
  3. Kepala SKPD Dinas PU Prov. Sumatera Selatan
  4. Kasatker Perencana dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Prov. Sumatera Selatan

Setelah sesi presentasi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Setelah papaaran dari wilayah Sumatera Selatan, acara dilanjutkan dengan Presentasi dari :

  1. Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Lampung
  2. Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Lampung
  3. Kepala SKPD Dinas PU Prov. Lampung
  4. Kasatker Perencana dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Prov. Lampung

Setelah itu dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab para peserta rapat dipersilahkan untuk melakukan Ishoma terlebih dahulu. Sekitar jam dua siang acara kembali dilanjutkan dengan Penyampaian Perencanaan Program Tahun 2013 oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III yang meliputi :

  1. Provinsi Sumatera Selatan
  2. Provinsi Bengkulu
  3. Provinsi Bangka Belitung
  4. Provinsi Lampung

Setelah seluruh peserta melakukan presentasi, acara dilanjutkan dengan Perumusan Hasil dari Rapat Kerja Pembinaan dan Penilaian Usulan Program 5 Tahunan dan Tahunan, Serta Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan TA 2012 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I. Kemudian ditutup dengan Pembacaan Hasil Rakor dan Penutupan oleh Kepala Balai yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Pelaksana Harian  Kepala Balai Bapak Ir. Ahmad Sofian Lubis, M.Si.

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan Provinsi Bengkulu

Bengkulu, 04 Juni 2012

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Laik Fungsi Jalan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III, Bidang Perencanaan BBPJN III selaku pengemban TUPOKSI tentang Laik Fungsi Jalan telah melakukan Rapat Koordinasi di Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung dan pada tanggal 04 Juni 2012 dilaksanakan di Bengkulu.

Pada rapat koordinasi yang berlangsung selama sehari ini juga turut  mengundang instansi – instansi terkait lainnya selain dari lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, POLDA Provinsi Bengkulu, Universitas Bengkulu, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu dan Dinas Tata Kota Pemerintah Daerah Bengkulu.

Pada rapat koordinasi ini Bapak Sanaludin selaku yang mewakili dari Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu menyampaikan paparan yang berisi beberapa hal penting terkait dengan Laik Fungsi Jalan diantaranya pembinaan bidan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan bersama-sama oleh semua instansi terkait demi terciptanya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, tertib dan lancar.

Disamapaikan juga arahan dari Kepala Bidang Perencanaan Bapak Syarkowi berkenaan dengan Kebijakan Laik Fungsi Jalan sebagai dasar dilaksanakannya Laik Fungsi Jalan.

Pada paparannya Bapak Syarkowi juga menyampaikan Tata Cara Teknis Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan sesuai dengan diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Penetapan dan Persyaratan LFJ yang akan menjadi pertunjuk dalam pelaksanaan Laik Fungsi Jalan yang akan dilaksanakan tahun ini. Disampaikan juga mengenai bagian-bagian jalan yang juga menjadi salah satu diperhatikan dalam penilaian LFJ.

Pada pembahasan rakor ini diharapkan juga instansi terkait seperti Universitas dapat menyampaikan kepada mahasiswa tentang Laik Fungsi Jalan sebagai suatu pembekalan masyarakat yang juga bagian dari pengguna jalan.

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan Provinsi Lampung

Bandar Lampung, 31 Mei 2012

Sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Laik Fungsi Jalan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III, Bidang Perencanaan BBPJN III telah melakukan Rapat Koordinasi di Palembang, Pangkal Pinang dan pada tanggal 31 Mei 2012 dilaksanakan di Bandar Lampung.

Pada koordinasi ini juga mengundang instansi terkait lainnya selain dari lingkungan BBPJN III yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Bandar Lampung, POLDA Provinsi Bandar Lampung, Universitas Lampung, Badan ta Kota Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan Dinas Tata Kota Pemerintah Daerah Bandar Lampung.

Pada rakor ini Bapak Supardi selaku mewakili Dirlantas POLDA Provinsi Lampung menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan Laik Fungsi Jalan diantaranya data lokasi dengan tingkat kecelakaan cukup tinggi serta penyebab terjadinya kecelakaan.

Disamapaikan juga arahan dari Kepala Bidang Perencanaan Bapak Syarkowi berkenaan dengan Kebijakan Laik Fungsi Jalan sebagai dasar dilaksanakannya Laik Fungsi Jalan.

Pada paparannya Bapak Syarkowi juga menyampaikan Tata Cara Teknis Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan sesuai dengan diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Penetapan dan Persyaratan LFJ yang akan menjadi pertunjuk dalam pelaksanaan Laik Fungsi Jalan yang akan dilaksanakan tahun ini. Disampaikan juga mengenai bagian-bagian jalan yang juga menjadi salah satu diperhatikan dalam penilaian LFJ.

Pada pembahasan rakor ini diharapkan juga instansi terkait seperti Universitas dapat menyampaikan kepada mahasiswa tentang Laik Fungsi Jalan sebagai suatu pembekalan masyarakat yang juga bagian dari pengguna jalan.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 399 other followers