PERMEN NO; 20/PRT/M/2010.

PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN.

Oleh : Syarkowi, Ir. M.Sc, Bidang Perencanaan

Dalam hal pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yang terdiri dari RUMAJA (Ruang Manfaat Jalan) dan RUMIJA (Ruang Milik Jalan) dan RUWASJA (Ruang Pengawasan Jalan) harus ada izin dari penyelenggara jalan.

Penyelenggaraan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No : 38 Tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006, yaitu Penyelenggaraan Jalan Nasional yaitu Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Provinsi oleh Gubernur dan status jalan Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.

Evaluasi Implementasi Pelaksanaan UU dan PP tentang jalan diatas, dengan contoh : dalam hal pemberian izin galian/penanaman utilitas antara lain  pipa PDAM, kabel telepon, kabel serat optik dan lain-lain, dimana sering terjadi membingungkan Instansi yang mengajukan permohonan izin. Instansi yang memberikan izinpun bukan yang berwenang. Pengawasan saat pelaksanaan serta ada yang tanpa izin dan tanpa koordinasi beberapa Instansi terkait.

Kejadian kekeliruan penerbitan perizinan tersebut sejak UU No 38/2004 dengan PP No 34/2006, tentang Jalan, terjadi baik pada Status Jalan Nasional, Jalan Provinsi maupun Status Jalan Kabupaten/Kota dan adanya PERDA ataupun Surat Edaran Gubernur, Bupati/Walikota yang bertentangan dengan substansi UU dan PP tersebut.

Hal-hal tersebut diatas di sebabkan masih kurang/belum tersosialisasi dengan baik UU dan PP tentang Jalan, baik ke seluruh Instansi Pemerintah yang terkait dan masyarakat secara luas.Hal tsb juga  lemahnya koordinasi antar Stakeholder yang terkait sehingga terjadinya kesemerawutan kondisi lapangan penerbitan izin pemanfaatan bagian–bagian jalan salah secara administrasi dan lambatnya pelayanan Instansi yang berwenang kepada masyarakat pada umumnya dan Instansi yang berkepentingan secara khususnya baik secara Nasional maupun secara regional dilingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III ( Sumatera Selatan, Kep.Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung).

Permasalahan yang timbul dan dihadapi oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III antara lain :

1.     Belum optimalnya pelayanan publik tentang perizinan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dalam rangka memberlakukan UU No. 38/2004 dan PP No. 34/2006 tentang Jalan secara tertib.

2.     Beberapa kasus pemanfaatan Rumaja dan Rumija khususnya di jalan Nasional yang tidak sesuai peruntukannya.

3.     Timbulnya kecelakaan lalu lintas akibat ketidak tertiban pemanfaatan Rumaja dan Rumija (pemanfaatan tidak sesuai fungsinya) hal tersebut berkitan dengan konsekwensi UU no:22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

4.     Penggalian/penanaman utilitas tanpa izin dari penyelenggara jalan  (Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota)

5.     Lemahnya koordinasi antar penyelenggara galian dan instansi pemanfaatan/aparatur jalan.

6.     Kekurang fahamannya para stakeholder terkait tentang prosedure pengajuan izin.

7.     Terjadinya kekeliruan penerbitan surat izin dan adanya Surat Edaran Gubernur/Bupati/Walikota yang tidak sesuai dengan substansi UU dan PP Jalan.

8.     Belum tersosialisasikannya UU dan PP Jalan ke masyarakat dan patok RMJ tidak jelas.

9.     Pemasangan baleho, spanduk, iklan yang mengganggu jarak pandang membahayakan pengemudi.

Dengan adanya Permen No: 20/PRT/M/2010, tanggal 29 Desember 2010, tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan bagian-bagian jalan, maka  BBPJN III perlu melakukan:

1.     Melakukan inventarisasi terhadap pemanfaatan dan penggunaan Rumija ( Bangunan dan jaringan Utilitas, iklan dan media informasi,bangunan-bangunan dan bangunan gedung) di ruas ruas jalan Nasional.

2.     Peasangan patok Rumija dan mengusulkan kepada menteri PU untuk penetapan batas batas Rumija Jalan Nasional.

3.   Meningkatkan pemahaman masyarakat dan instansi terkait tentang perizinan,rekomendasi/dispensasi pemanfaatan bagian-bagian jalan.

4.   Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat dan instansi terkait mengenai UU dan PP tentang Jalan serta UU tentang LLAJ

5.   Meningkatkan koordinasi antar Stakeholder dalam penerbitan izin,rekomendasi/dispensasi pemanfaatan bagian bagian jalan dengan mensosialisasikan Permen tersebut.

About these ads